Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Penjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, berharap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan mitra usaha.
Harapan tersebut disampaikan Arifin saat mengikuti rapat sosialisasi percepatan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) secara daring dari Gedung Smart Center, Trenggalek, Rabu.
Dalam forum tersebut, ia mengusulkan agar mekanisme distribusi MBG melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan masing-masing daerah.
"Tidak semua daerah punya kondisi yang sama, seperti Trenggalek atau wilayah kepulauan. Kalau harus membangun SPPG dengan kapasitas 3.000 porsi per hari, jelas butuh modal besar dan hanya bisa dijalankan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menekankan, program MBG harus menjadi pengungkit kesejahteraan daerah, bukan justru membebani.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pelaksanaan MBG dapat melibatkan TNI, mengingat keterbatasan daerah dalam mencari mitra penyedia layanan makanan bergizi.
"Kami ingin skema penugasan MBG bisa diberikan juga kepada TNI. Karena untuk mencari mitra swasta di daerah yang secara ekonomi belum atraktif sangatlah sulit," katanya.
Sebagai solusi di Trenggalek, dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan efisiensi anggaran dengan mengorbankan satu ruang kelas untuk dirombak menjadi dapur bergizi.
Biaya pembangunan ditanggung melalui APBD, sementara badan hukum pengelola dapur berada di bawah yayasan komite sekolah.
"Komite sekolah beranggotakan para wali murid yang lebih bisa dipercaya dan memahami kebutuhan anak-anak. Hasil uji coba di sejumlah sekolah menunjukkan kualitas makanan lebih baik, hemat ongkos distribusi, dan makanan sampai ke siswa dalam keadaan hangat," terangnya.
Meski tingkat kesalahan pengiriman makanan terbilang kecil, yakni 0,5 persen, menurutnya kejadian seperti makanan basi bisa berdampak besar terhadap reputasi program dan mudah menjadi viral.
Karena itu, ia mengusulkan agar standar operasional prosedur (SOP) MBG tidak bersifat kaku, mengingat implementasi program ini masih dalam tahap penyesuaian dan pembelajaran di berbagai daerah.
Selain itu, ia juga menyarankan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) dalam pembiayaan program, untuk mempercepat proses pembayaran kepada penyedia.
"Ketika dana MBG dari APBN atau APBD cair, tinggal dibayarkan ke kartu kredit pemerintah," ucapnya.
