Surabaya (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong pemerintah daerah (pemda) mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah guna mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Surabaya, Jawa Timur, Senin mengatakan pembangunan kependudukan bersifat multisektor dan membutuhkan keterlibatan seluruh kementerian/lembaga serta perangkat daerah.
"Grand design ini mencakup jumlah, kualitas, persebaran, hingga data kependudukan. Tidak bisa hanya mengandalkan BKKBN saja, tetapi harus melibatkan semua sektor," ujar Bonivasius dalam kegiatan Integrasi GDPK yang berlangsung di Kampus STIESIA Surabaya.
Ia menegaskan pembangunan SDM merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pelaksanaannya harus dimulai dari pembangunan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
"Kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, itu berawal dari keluarga. Ini menjadi tugas dan amanah yang harus kami laksanakan untuk menyukseskan program Presiden," ujarnya.
Terkait bonus demografi, Bonivasius mengingatkan potensi penduduk usia produktif yang kini mencapai hampir 70 persen harus dioptimalkan melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja.
"Bonus demografi tidak otomatis membawa keuntungan. Sektor informal masih dominan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja harus terus ditingkatkan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati mengatakan penyusunan GDPK menjadi penting sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
"Pemerintah daerah perlu memastikan pencapaian target-target pembangunan SDM setiap tahun di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga," ujarnya.
BKKBN juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah di Jatim atas capaian integrasi GDPK.
Kota Batu mencatatkan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tertinggi untuk kategori kota sebesar 78,7, diikuti Kota Mojokerto (74,4) dan Kota Probolinggo (74,3). Sementara itu Kabupaten Lamongan mencatat IPBK tertinggi di kategori kabupaten dengan nilai 73,5.
Dalam aspek ketahanan keluarga, Kota Mojokerto dan Kota Madiun mencatatkan 100 persen Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri, sedangkan Kota Surabaya mencapai 98,04 persen.
Sementara dari sisi pendidikan kependudukan, Kota Surabaya membentuk Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK) terbanyak di tahun 2025 dengan 274 SSK, disusul Kabupaten Bondowoso (279 SSK) dan Kabupaten Malang (166 SSK).
"Pelaksanaan GDPK harus dikawal secara berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang, yang hasilnya baru terlihat dalam 20 tahun ke depan," kata Bonivasius.
