Pemkab Probolinggo fasilitasi pengukuran bantuan kaki palsu untuk difabel

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memfasilitasi pengukuran bantuan kaki palsu difabel yang merupakan ibu rumah tangga dan seorang remaja dari kabupaten setempat.

"Pengukuran kaki palsu merupakan langkah awal dari rangkaian proses pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo," kata Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto di Probolinggo, Minggu.

Menurutnya, program itu merupakan bentuk atensi dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat disabilitas dan pihaknya memfasilitasi usulan kepada Kementerian Sosial RI dan hasilnya salah satu bentuk bantuannya adalah alat bantu mobilitas berupa kaki palsu.

"Program itu merupakan arahan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang menginginkan agar Dinas Sosial menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan dari pemerintah pusat," tuturnya.

Ia mengatakan Dinsos Probolinggo diminta untuk tanggap dan mampu memfasilitasi penyandang disabilitas agar bisa hidup lebih mandiri serta tidak merasa terdiskriminasi di lingkungannya.

"Tujuan utama dari pemberian alat bantu seperti kaki palsu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian para penyandang disabilitas. Dengan kaki palsu, penerima bantuan diharapkan dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih leluasa dan percaya diri," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, Dinsos menekankan bahwa alat bantu bukan hanya membantu secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang besar, karena kemandirian yang meningkat dapat mendorong rasa percaya diri dan harga diri penyandang disabilitas, serta memperluas peluang mereka dalam pendidikan, pekerjaan maupun kegiatan sosial.

"Semakin mandiri mereka, semakin luas juga kesempatan mereka untuk berkembang. Itu bukan sekedar alat, tapi harapan untuk hidup lebih baik," katanya.

Ia menjelaskan Dinsos membuka peluang bagi warga penyandang disabilitas lainnya yang membutuhkan alat bantu, seperti kursi roda, alat bantu jalan, alat bantu dengar atau alat bantu penglihatan.

"Masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan masing-masing atau langsung melalui perangkat desa dan kecamatan," ujarnya.

Rachmad mengatakan bantuan yang disalurkan pemerintah meliputi berbagai jenis alat bantu tergantung kebutuhan masing-masing individu, di antaranya kaki palsu (prostesis), kursi roda, alat bantu jalan, seperti tongkat dan walker, alat bantu pendengaran hingga perangkat lunak khusus untuk membantu komunikasi dan pembelajaran.

"Dengan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), kami berharap lebih banyak masyarakat yang bisa dibantu. Yang penting, masyarakat tahu jalurnya. Bisa lewat TKSK, desa atau kecamatan. Nanti kami tindak lanjuti,” katanya.

Menurutnya, program bantuan untuk penyandang disabilitas ini juga sejalan dengan misi menciptakan masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas.

Pemerintah berharap bahwa dengan penyediaan alat bantu yang sesuai, tidak ada lagi warga yang merasa tertinggal atau dipinggirkan hanya karena keterbatasan fisik.