Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggalakkan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pertanian. Bupati Sidoarjo, Saiful Illah, Jumat mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung gerakan "spot stop" yang digaungkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi padi. "Peningkatan produksi pertanian adalah upaya untuk mencapai swasembada pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional," katanya seusai melakukan gerakan pengendalian hama di persawahan Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Ia mengemukakan, peningkatan produksi pertanian tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara di antaranya pengawalan teknologi produksi, pengamanan dan pengendalian hama penyakit tanaman. "Lewat gerakan pengendalian OPT tanaman padi dengan motto 'spot stop', dalam hal ini spot yang diartikan gejala awal serangan OPT yang harus segera dilakukan upaya penanggulangannya," katanya. Sementara, stop adalah upaya untuk menghentikan atau mengendalikan perkembangan serangan OPT dengan cara pengendalian hama terpadu (PHT). Di samping itu, kata dia, kegiatan tersebut untuk mendorong masyarakat petani dan masyarakat luas agar berpartisipasi secara langsung dalam pengamanan produksi padi secara serentak dalam areal yang luas dan terkoordinasi supaya OPT tidak berkembang luas. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo, Handajani, mengatakan, bahwa sampai saat ini hasil komoditas pertanian padi di Kabupaten Sidoarjo rata-rata cukup baik. "Dengan serangan hama yang masih bisa dikendalikan, rata-rata panen masih cukup baik. Hanya saja faktor alam seperti hujan dan angin juga berpengaruh terhadap pencapaian produksi pertanian," katanya. Ia mengatakan bahwa dalam upaya untuk mendukung paya peningkatan produktifitas padi tahun ini pihaknya telah mengadakan kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) tanaman padi di 2500 hektar sawah. "Kegiatan tersebut di peruntukkan kepada 100 kelompok tani yang juga akan menerima bantuan dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya.(*)
Berita Terkait
KUHP beri batasan jelas antara kritik dan penghinaan
3 Januari 2026 11:18
Antara Natal, tahun baru, dan kebersamaan di saat sulit
25 Desember 2025 15:14
Dewas ANTARA harap kinerja Biro Jatim terus tumbuh
17 Desember 2025 19:30
ANTARA terima penghargaan peran penyebaran informasi Kumham Imipas
17 Desember 2025 13:59
Konjen RRT-ANTARA Jatim masifkan penyebaran informasi positif dua negara
16 Desember 2025 19:45
DPR nilai pemberitaan ANTARA masih menjadi tolok ukur
16 Desember 2025 19:02
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim: ANTARA miliki karakter yang berbeda
16 Desember 2025 18:16
Ketua Dewas ANTARA: Kantor berita bertanggung jawab tangkal hoaks
16 Desember 2025 18:00
