Bupati Sumenep: K3S Tetap Lakukan Eksploitasi Migas

Sumenep - Bupati Sumenep A Busyro Karim menyatakan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (K3S) atau perusahaan yang merupakan mitra kerja BP Migas akan tetap melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas(migas). "Belum ada perubahan. Sejumlah sumur migas yang sudah dieksploitasi oleh kontraktor kontrak kerja sama tetap dieksploitasi. Sementara yang akan dieksplorasi, ya akan tetap dieksplorasi," ujarnya di Sumenep, Jawa Timur, Jumat. Ia menjelaskan, sejak dua pekan lalu memang ada gerakan dari elemen mahasiswa yang menolak adanya eksploitasi dan eksplorasi migas di Sumenep. "Kami berharap elemen masyarakat yang menolak adanya eksplorasi dan eksploitasi migas itu untuk tetap berpikir secara jernih dan bijaksana. Eksplorasi dan eksploitasi migas itu merupakan program nasional untuk mencari dan memenuhi kebutuhan energi secara nasional," ucapnya. Sebagai program nasional, kata dia, kendali eksplorasi dan eksploitasi migas di sumur yang bernilai ekonomis tinggi berada di tangan Pemerintah Pusat melalui BP Migas. Ia menjelaskan migas merupakan urusan pusat seperti halnya masalah luar negeri, agama, dan pertahanan. "Kami menghormati adanya gerakan elemen masyarakat yang menolak adanya eksplorasi dan eksploitasi migas, namun tolong lakukan secara damai. Kami siap berdialog untuk mengupas secara tuntas tentang eksplorasi dan eksploitasi migas di Sumenep," paparnya. Bupati juga mengemukakan, saat ini, dua K3S sebenarnya akan melakukan eksplorasi migas di wilayah Sumenep, yakni PT Energi Mineral Langgeng dan PT Husky-CNOOC Madura Limited. Namun, sejak beberapa waktu lalu, PT EML tidak lagi melakukan kegiatan akibat adanya penolakan dari warga Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Sementara dua K3S lainnya telah melakukan eksploitasi migas di Sumenep, yakni PT Kangean Energy Indonesia dan PT Santos Madura Offshore Pty Ltd. Sejak dua pekan lalu, aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tercatat beberapa kali berdemonstrasi di depan kantor DPRD maupun kantor bupati setempat, guna menolak eksplorasi dan eksploitasi migas. (*)