Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengandalkan berbagai instrumen ekonomi, mulai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga BPI Danantara, untuk menjaga ketahanan di tengah gejolak ekonomi global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa, merinci instrumen ekonomi tersebut juga termasuk sumber daya alam (SDA), badan usaha milik negara (BUMN), dan sumber daya manusia (SDM) yang akan dikelola dengan sinergi yang baik.
Hal itu bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi dalam situasi global yang makin kompleks dan dinamis dalam persaingan yang meruncing.
“Semua instrumen, policy (kebijakan), dan regulasi serta tindakan harus dipikirkan secara teliti dan tajam serta detail dan kritis agar benar-benar membangun kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan adil,” kata Menkeu.
Komitmen itu merupakan hasil dari rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/4) sore. Dalam rapat itu, pemerintah membahas perkembangan ekonomi terkini, langkah-langkah memperkuat fondasi, dan ketahanan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama sesuai amanat konstitusi.
Menurut Sri Mulyani, salah satu yang disorot dalam rapat adalah bagaimana pemerintah bersama BUMN, swasta, dan masyarakat dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Prabowo juga menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada tujuan bernegara, yang berfokus pada keadilan pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, juga bertumpu pada kedaulatan dan kekuatan sumber daya yang dikelola dengan sinergis, baik, kompeten, dan profesional serta tidak korupsi.
Afirmasi dan keberpihakan pun tetap harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, prudent, dan akuntabel namun tetap dengan tekad bulat untuk dapat mencapai tujuan.
“Tugas mulia dan pasti penuh tantangan dalam rumusan, rancangan, dan implementasi. Namun, tidak boleh surut dan gentar,” ujar Sri Mulyani.
