Polres Batu gagalkan peredaran uang palsu jelang Idul Fitri

Malang Raya (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Batu, Jawa Timur menggagalkan kasus peredaran uang palsu senilai Rp14,9 juta menjelang momen Idul Fitri 1446 Hijriah yang dilakukan oleh tiga pelaku asal Kabupaten Blitar.

Kepala Polres Batu AKBP Andi Yudha Pranata di Kota Batu, Kamis, mengatakan terbongkarnya upaya para pelaku yang masing-masing berinisial GA (19), AA (37), dan HP (22) dalam mengedarkan uang palsu bermula dari informasi yang didapatkan oleh tim kepolisian setempat.

"Pada Minggu (23/3) sekitar pukul 21.00 WIB, tim Buser Polres Batu menemukan adanya pengedaran uang palsu. Kami sudah mengantongi bahwa uang palsu ini akan diedarkan di Kota Batu," kata Andi.

Andi menyatakan petugas terlebih dahulu menangkap pelaku berinisial GA di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu.

GA saat itu kedapatan menyimpan cetak fisik uang palsu senilai Rp14,9 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu.

"Uang palsu yang sudah diamankan ini sebesar Rp14,9 juta, pecahan Rp100 ribu," ucapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, GA ditengarai hendak menjual uang palsu tersebut kepada pembeli yang telah memesan melalui Facebook.

"Perbandingan 2,5 juta (uang asli) mendapatkan upah Rp10 juta (uang palsu)," ucap dia.

Melalui GA, polisi mendapatkan informasi bawah terdapat dua terduga pelaku lain, yakni AA dan HP yang turut melakukan praktik serupa.

Berbekal informasi itu petugas langsung memburu AA dan HP.

"Ketiganya (pelaku) sudah kami tangkap," katanya.

Uang palsu senilai Rp14,9 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu sebanyak 149 lembar, telah disita sebagai barang bukti.

Selain itu, polisi turut menyita barang bukti lain, seperti uang senilai Rp700 ribu, satu kendaraan roda dua, satu printer, tiga kaleng pilox, satu ponsel.

Kini kepolisian melakukan upaya pendalaman terhadap ketiga tersangka guna mengungkap seberapa banyak masyarakat yang telah menjadi korban peredaran uang palsu tersebut.

Andi menyatakan bahwa GA, AA, dan HP terancam dijerat Pasal 36 ayat (2) dam ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp10 juta," tutur Andi.