Surabaya (ANTARA) - Misi Dagang dan Investasi perdana tahun 2025 antara Provinsi Jawa Timur dan Maluku Utara mencatat total transaksi final senilai Rp568,042 miliar.
"Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIT transaksi mencapai Rp568,042 miliar, dengan rincian Jatim membeli Rp296,368 miliar dan Jatim menjual Rp271,674 miliar. Semoga hasil ini terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu.
Misi dagang yang digelar di Maluku Utara ini dihadiri 155 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 55 pelaku usaha asal Jawa Timur dan 100 pelaku usaha asal Maluku Utara.
Komoditas yang diperdagangkan dari Jawa Timur meliputi produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai produk industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, komoditas dari Maluku Utara yang diperdagangkan mencakup hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta produk IKM dan UMKM.
"Dari hasil transaksi, Jatim menjual produk hasil perikanan, rokok, bahan material, ayam beku, minyak goreng, tepung, kedelai, benih tanaman hortikultura, beras, dan telur. Sebaliknya, Jatim membeli ikan tenggiri dan ikan layur beku, buah pala, rumput laut, arang tempurung kelapa, cumi-cumi, dan udang vaname," kata Khofifah.
Gubernur menambahkan bahwa selama ini Maluku Utara memasok berbagai komoditas utama ke Jatim, seperti buah-buahan, ikan beku, rempah-rempah, tanaman obat, kendaraan air, kerajinan besi, udang, rumput laut, dan kakao.
Sebaliknya, Jatim menyuplai minyak gas, semen, sepeda motor, daging ayam, filter bahan bakar, mobil, beras, ayam, susu sapi segar, gula tebu, dan berbagai komoditas lainnya ke Maluku Utara.
"Semoga misi dagang ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kerja sama ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara," ujarnya.
Pelaksanaan misi dagang ini, lanjut Khofifah, merupakan bagian dari upaya fasilitasi pemerintah dalam mempertemukan para pelaku usaha dari kedua provinsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, dan agribisnis, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas guna memenuhi substitusi impor dan meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Jawa Timur dengan seluruh provinsi pada tahun 2023, total nilai perdagangan antara Jawa Timur dan Maluku Utara mencapai Rp1,8 triliun, dengan nilai bongkar (pembelian dari Maluku Utara) sebesar Rp484,8 miliar dan nilai muat (penjualan ke Maluku Utara) sebesar Rp1,3 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Malut mengalami surplus Rp805,9 miliar.
Sebagai upaya memperluas pasar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan muatan berangkat dan muatan balik guna memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, serta komoditas lainnya dalam rangka memperkuat perdagangan antarpulau.
"Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Maluku Utara," ujar Khofifah.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa masih terdapat banyak potensi di beberapa sektor yang bisa dikembangkan lebih lanjut, salah satunya di bidang agro.
Ia mencontohkan budidaya beragam buah secara organik yang dapat dilakukan secara masif oleh masyarakat Maluku Utara.
"Jatim akan dengan senang hati memberikan preferensi terkait budidaya berbagai jenis buah," ujarnya.
Selain itu, sektor peternakan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Maluku Utara. Jawa Timur, yang memiliki Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementerian Pertanian, bisa menjadi referensi bagi peternak Maluku Utara dalam pengawasan kebuntingan dan inseminasi buatan.
"Kebutuhan daging, ayam, dan telur sangat tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Maluku Utara untuk mempelajari dan mengembangkan sektor peternakan," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah dapat semakin diperkuat melalui misi dagang ini.
"Setelah misi dagang ini, kami berencana membawa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga di Maluku Utara untuk belajar ke Jawa Timur. Ini merupakan dampak nyata dari kerja sama dan sinergi ekonomi yang menguntungkan masyarakat," kata Sherly.
Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara masing-masing satu OPD, satu BUMD, dan tiga asosiasi dari kedua provinsi.
