Pemprov Jatim siap laksanakan "ground check" DTSEN

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapan penuh dalam implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Rabu, menegaskan bahwa seluruh jajaran di provinsi tersebut siap menjalankan arahan Menteri Sosial RI terkait pelaksanaan ground check pemutakhiran DTSEN secara profesional dan akurat.

"Jawa Timur berkomitmen memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal. Seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Jatim, sebanyak 5.219 orang, akan mengikuti pelatihan dan terlibat langsung dalam ground check," ujar Khofifah di sela-sela pelaksanaan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Adapun pembagian wilayah dilakukan secara profesional sesuai domisili SDM PKH untuk memastikan validitas data dan menjaga kondusivitas di lapangan.

DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan menjadi basis data utama dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan ekonomi.

Khofifah menekankan pentingnya komunikasi aktif antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh instansi terkait guna memastikan kelancaran ground check dan pemutakhiran data.

Dia menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan ground check.

Selain itu, mekanisme usulan dan sanggahan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel) akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Kami di Jawa Timur siap bekerja keras untuk memastikan implementasi DTSEN berjalan lancar. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, DTSEN diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kebijakan sosial-ekonomi yang lebih tepat sasaran,” katanya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Pelatihan Ground Checking DTSEN yang dihadiri BPS se-Jawa Timur serta Dinsos provinsi dan kabupaten/kota, menyatakan bahwa DTSEN menjadi solusi terhadap permasalahan data sosial yang selama ini dinilai belum sepenuhnya akurat.

"DTSEN sebagai data induk baru mencakup seluruh penduduk Indonesia, dari lapisan terbawah hingga teratas. Dengan sistem pemeringkatan dan data yang lebih lengkap, DTSEN akan menjadi rujukan utama bagi seluruh program sosial dan ekonomi pemerintah," ujar Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa hingga 3 Februari 2025, jumlah DTSEN telah sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia, yakni 285.579.122 jiwa, termasuk 93.025.360 keluarga.

“BPS berkomitmen mendukung pemutakhiran DTSEN dengan menurunkan operator untuk melakukan ground check secara menyeluruh. Kami juga akan memberikan pelatihan bagi pendamping PKH, melakukan monitoring, serta pemeringkatan data secara berkala untuk memastikan DTSEN selalu akurat dan up-to-date,” katanya.

Pemutakhiran DTSEN melibatkan berbagai sumber data, termasuk Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, serta Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Data dari BPJS Kesehatan, Pertamina, dan PLN juga turut berkontribusi dalam penyempurnaan DTSEN.