Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur tengah menyusun regulasi untuk mencegah adanya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan semakin meluas.
"Teman teman Komisi A telah memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa di Surabaya, Kamis.
Menurutnya, DPRD Jatim kini tengah menyusun kajian akademik guna mempercepat pembahasan Raperda tersebut.
Pada Februari 2025, pihaknya akan menggelar forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, intelijen, perguruan tinggi, dan sektor industri kreatif.
Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong adanya audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna memperkuat regulasi di tingkat nasional yang saat ini juga sedang dilakukan pembahasan.
"Kami berharap regulasi ini bisa segera rampung demi perlindungan masyarakat dari dampak negatif judol dan pinjol," ujarnya.
Lanjut Dedi, regulasi ini dibentuk untuk memitigasi dan mencegah terjadinya praktik judol dan pinjol, yang sudah meresahkan masyarakat.
Dirinya juga mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur yang memberikan atensi khusus terhadap judol dan pinjol ilegal.
"Bahkan di internal Kominfo kalau ada perangkatnya terindikasi terlibat judol pinjol hukumannya tidak mendapatkan fasilitas prioritas. Ini bentuk Diskominfo serius memitigasi, memfasilitasi bahkan mencegah judol dan pinjol merebak di instansi mereka," tutur Dedi.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jatim agar ada imbauan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah agar tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
DPRD Jatim siapkan regulasi cegah judi dan pinjol
Kamis, 30 Januari 2025 16:41 WIB

Ketua Komisi A (pemerintahan) DPRD Jatim, Dedi Irwansa saat memberikan keterangan di Surabaya, Kamis. (ANTARA/ Faizal Falakki)
Kami berharap regulasi ini bisa segera rampung demi perlindungan masyarakat dari dampak negatif judol dan pinjol