Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperingatkan para keluarga penerima manfaat (KPM) yang baru di Kota Bandung, Jawa Barat jangan gunakan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk transaksi judi online.
"Saya ingatkan sekali ya, jangan untuk bermain judi online," kata dia saat meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Kementerian Sosial mengkonfirmasi di Kota Bandung, penyaluran BLTS menjangkau 31 kecamatan dengan total 49.552 keluarga penerima manfaat, dengan total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp44.596.800.000.
Pada kegiatan ini terdapat 70 KPM yang baru pertama kali menerima BLTS. Mereka merupakan warga dari Kecamatan Regol, Kelurahan Cigelereng yang dalam wilayah sasaran penyaluran dari Kantor Pos Kota Bandung.
Saifullah dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki segenap instrumen yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dari rekening para penerima manfaat, jika ditemukan anomali khususnya transaksi judi online maka rekening tersebut bakal dihapus dari daftar penerima manfaat.
Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kementerian Sosial menemukan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima bansos terbanyak yang teridentifikasi bermain judi online.
Selama semester pertama 2025 terdata sebanyak 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai Rp199 miliar. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar.
"Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya yang bermanfaat, misal membiayai sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, atau lebih baik untuk penebalan modal usaha," kata Saifullah.
Bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki minat usaha ataupun sedang menggeluti aktivitas bisnis mikro, dia memastikan mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sehingga usahanya produktif dan menjadi keluarga mandiri.
"Bagi yang ingin usaha atau yang sedang merintis mari kita diskusi lebih lanjut. Kami bersama dengan dinas sosial siap membantu sesuai arahan presiden melalui program pemberdayaan," kata dia menegaskan.
Kementerian Sosial sebelumnya menerima penugasan penyaluran bansos reguler berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)- sembako (BPNT) dan BLTS untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 KPM.
Dari kuota tersebut tercatat 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru yang berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para penerima manfaat menerima dana stimulan secara keseluruhan senilai Rp900 ribu - Rp1,2 juta dari pemerintah.
Kementerian Sosial bersama mitra penyalur yakni PT Pos Indonesia dan segenap Himbara telah merampungkan penyaluran kepada 15,7 juta KPM pada Oktober atau tahap pertama.
Untuk tahap kedua pada November menyasar 11,6 juta KPM dan lebih dari delapan juta KPM disalurkan tahap ketiga sekitar Desember 2025. Mereka bagian dari 18,7 juta KPM baru yang sudah terverifikasi keluarga desil 1-4 berdasarkan DTSEN dari Badan Pusat Statistik.
Penyaluran bansos dan BLTS ditargetkan selesai akhir tahun sehingga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
