Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar mewaspadai kenaikan harga komoditas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, diketahui sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras, hingga minyak goreng.
“Jadi, ini adalah kenaikan angka kabupaten/kota di beberapa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan di beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan Harga),” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia mengungkapkan menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Natal biasanya terjadi peningkatan permintaan barang/jasa dari masyarakat yang berdampak terhadap kenaikan harga.
Kondisi itu perlu diantisipasi oleh pemda dengan melakukan langkah konkret. Ia merinci langkah-langkah itu seperti dengan menggelar operasi pasar, hingga mengadakan gerakan pangan murah.
“Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan tadi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain,” imbuhnya.
Selain itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengendalikan inflasi.
Kota tersebut diketahui telah menjalankan strategi 4 K dalam mengendalikan inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, hingga Komunikasi Efektif. Strategi tersebut diterapkan dengan melibatkan pihak terkait.
Bima berharap upaya itu dapat dicontoh oleh daerah lainnya. Di samping itu, dirinya juga menekankan pemda untuk melakukan enam langkah konkret, di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak ke pasar dan distributor, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memberikan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut data yang dikantongi Kemendagri per 23 Desember 2024, sejauh ini baru 40 Pemda yang menjalankan enam langkah konkret tersebut.
Sementara 158 Pemda telah melakukan empat hingga lima langkah konkret, dan 266 pemda melaksanakan satu hingga tiga upaya dalam menangani inflasi.
“Dalam catatan kami, ada yang belum melakukan sama sekali ada 50 Pemda yang belum melakukan sama sekali upaya konkret dalam penanganan inflasi. Jadi mohon atensi Bapak/Ibu,” pungkas Bima.
