Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan peningkatan realisasi ini akan memperbesar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah semakin berkembang.
“Semangat, ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi,” kata Bima dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis.
Dia menjelaskan saat ini rata-rata realisasi pendapatan di daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja masih di bawah 17 persen dari target.
Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk lebih meningkatkan realisasi APBD. "Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan agar Pemda, termasuk pemerintah kota, memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Langkah ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita," jelas Bima.
Menurutnya, salah satu upaya menjaga ruang fiskal adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Sebab, langkah ini menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dengan mengutamakan program-program strategis.
Di sisi lain, dirinya juga mengapresiasi peran Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Setiap minggu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh Pemda. Berkat upaya ini, inflasi Indonesia mampu terkendali.
“Mari kita pertahankan, jangan pernah [inflasi] di atas 3,5 persen,” tambahnya.
Ia juga mempersilakan Pemda untuk menyampaikan kondisi di daerahnya saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. Bima mengimbau agar Pemda dapat memanfaatkan forum tersebut dengan baik.
"Ketika Rakor Inflasi, jangan sungkan-sungkan japri (menghubungi melalui pesan pribadi), kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan," pungkas dia.
Sebagai informasi, Munas VII APEKSI tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jatim, serta pejabat terkait lainnya.
