Pemerintah Kota Madiun terus perluas kepersertaan Program JKK-JKM

Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, terus berupaya memperluas dan menambah jumlah kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pro JKK-JKM) yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Program ini langsung mengena sasaran kemiskinan, sehingga perlu untuk semakin kita tingkatkan," ujar Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto dalam keterangannya di Madiun, Sabtu.

Sesuai data, cakupan kepesertaan Pro JKK-JKM di Kota Madiun saat ini mencapai 16.524 orang. Jumlah itu naik dari bulan Oktober yang tercatat mencapai 16.344 orang. Para peserta itu berasal dari pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah.

"Untuk tahun ini masih ada kuota sekitar 628 orang. Ini saya mohon didata benar siapa-siapa yang memang membutuhkan. Kita berkolaborasi dengan wakil rakyat agar masyarakat yang diusulkan benar-benar yang membutuhkan," katanya.

Pro JKK-JKM telah digulirkan Pemkot Madiun sejak tahun 2020 dengan nama "Siaga Kita", yakni Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Sektor Informal Kota. Cakupannya waktu itu hanya sebanyak 3.607 peserta dari kelompok pekerja bukan penerima upah sektor informal, di antaranya tukang becak, buruh harian, tukang ojek, dan pedagang keliling.

"Karena kebermanfaatannya sangat dirasakan, program terus diperluas. Bahkan, tidak hanya menyentuh pekerja bukan penerima upah dari kelompok sektor informal, tetapi saat ini juga diperluas kepada pekerja penerima upah," katanya.

Dari ribuan kepesertaan tersebut, Pemerintah Kota Madiun menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar setiap tahunnya untuk pembayaran premi ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kepesertaannya mulai dari sektor pekerja informal seperti tukang becak, tukang ojek, penjual pentol, tukang jahit, penarik gerobak sampah, dan lainnya. Cakupan juga diperluas dengan menyasar sektor pekerja penerima upah seperti ketua RT, ketua RW, Satlinmas, kader kesehatan, pekerja BUMD, dan lainnya.