Pemprov Jatim (ANTARA) - Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin terus menyosialisasikan aplikasi terintegrasi milik Pemprov Jatim yang disebut dengan Majapahit Digital atau Majadigi.
"Majadigi ini adalah usaha Pemprov Jawa Timur memberikan portal digital kepada seluruh masyarakat dalam hal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berbasis website dan mobile," kata Sherlita di Surabaya, Kamis.
Sejak diresmikan bulan lalu, aplikasi ini menjadi solusi agar warga Jatim tidak bingung untuk mendapatkan berbagai layanan daring di Pemprov Jatim.
Cukup dari satu aplikasi Majadigi yang sudah bisa diunduh gratis di App Store ini, warga Jatim bisa menikmati sejumlah layanan seperti Klinik Hoax, Open Data, Berita Jatim, layanan RSUD Dr Soetomo, layanan perijinan, Rumah ASN, agenda pariwisata, informasi lowongan kerja, dan informasi pelatihan kerja.
Baca juga: BPKAD Jatim: Pola pengelolaan aset harus "clear and clean"
"Tidak hanya layanan provinsi tetapi juga layanan di kab/kota se-Jatim. Sebagai tahap awal layanan ini selain menyediakan layanan di bawah kewenangan provinsi juga terintegrasi dengan layanan kab/kota. Untuk layanan kab/kota yang sudah terintegrasi adalah Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Tuban," ujarnya,
Lebih lanjut ia menjelaskan, Majadigi ini juga sengaja disiapkan Jatim untuk diintegrasikan dengan portal layanan nasional yang dibangun oleh Govtech (Government Technology) Indonesia, yaitu INA Digital.
Integrasi Majadigi ini menggunakan sistem Single Sign On (SSO), di mana pengguna dapat mengakses berbagai layanan dengan satu kredensial.
Sejauh ini Majadigi mengintegrasikan layanan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan portal Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban.
"Portal Majadigi ini ke depannya diharapkan dapat terintegrasi dengan portal layanan nasional yang saat ini sedang dikembangkan Govtech Indonesia INA Digital," ujar Sherlita.
Pembuatan Portal Majadigi merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 000.9.3.2/92/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Selain itu juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.8.5/2887/Bangda Hal Penunjukan Pemda Piloting Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai piloting.
Sherlita juga menjelaskan bahwa integrasi yang telah dibangun Jatim tidak hanya soal layanan. Namun juga integrasi data. Di mana Pemprov Jatim sudah memiliki Satu Data (Sata) Jatim.
Sata Jatim adalah tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dapat dibagi pakai antar-instansi baik pusat maupun daerah.
“Pemprov Jatim telah membangun Portal Satu Data Jatim sejak 2019 yang sejalan dengan Satu Data Indonesia,” ujarnya.
Adanya Majadigi maupun Satu Data Jatim menjadi cerminan kemajuan Jatim di bidang digital. Hal ini bahkan berimplikasi pada tingginya penilaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Jawa Timur. Yang mana SPBE Jatim meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dari 3,30 di tahun 2022 menjadi 3,62 di tahun 2023.
Juga Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Jawa Timur yang terus meningkat setiap tahunnya. Yakni dari 39,42 di tahun 2022, naik menjadi 45,59 di 2023 dan 46,07 di tahun 2024. Nilai ini juga jauh di atas rata-rata nasional.
Selain itu, tiga kabupaten/kota di Jawa Timur juga mencatat prestasi membanggakan pada ajang Digital Government Awards SPBE Summit 2024. Yakni, Surabaya dan Banyuwangi sebagai kota serta kabupaten dengan Indeks SPBE tertinggi, juga Tuban sebagai kabupaten dengan Indeks SPBE paling signifikan.
