Pemkab-DPRD Lamongan dorong kinerja BUMD guna tingkatkan PAD 2025

Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sepakat untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengungkit Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Plt. Bupati Lamongan Abdul Rouf saat dikonfirmasi, Kamis, mengatakan bahwa masukan dari tujuh Fraksi DPRD menjadi tantangan bersama untuk melakukan kajian dan upaya optimal terhadap potensi obyek pungutan pajak dan retribusi daerah, akselerasi penilaian aset barang milik daerah agar sesuai dengan harga pasar.

Menurutnya, proyeksi pendapatan daerah yang turun lima persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 itu disebabkan karena proyeksi yang digunakan pada pendapatan dana transfer masih menerapkan ketetapan APBD 2024.

Sehingga, diperlukan adanya penyesuaian ketetapan yang definitif dari pemerintah pusat. Selain itu, tingkat permintaan dan realisasi obyek PAD masih berskala kecil, bahkan cenderung stagnan.

"Pada pembahasan awal RAPBD 2024 kemarin, kami sampaikan bahwa arsitektur APBD 2025 merupakan pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang, ke pemerintah yang akan datang," katanya.

Abdul Rouf menjelaskan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, fokus pembangunan ke depan didasarkan atas pertimbangan situasi perekonomian global yang masih dinamis dengan risiko ketidakpastian.

Untuk itu, APBD 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk menguatkan stabilitas sosial ekonomi dan pengembangan industri pada sektor unggulan melalui perluasan pasar dan daya saing regional.

Maka dari itu, lanjutnya, kebijakan fiskal Pemkab Lamongan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan postur rancangan pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 3,28 triliun dengan alokasi volume belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,29 triliun.

"Dari perencanaan tersebut terjadi defisit Rp 7,5 miliar yang nantinya akan diseimbangkan melalui kebijakan pembiayaan netto," beber Abdul Rouf.

Dalam perencanaannya, APBD 2025 difokuskan pada beberapa sektor, meliputi sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan, pelayanan publik, serta sosial kemasyarakatan dan ketertiban umum.

“Meskipun dibayangi dengan kondisi pendapatan yang terbatas dan fiskal yang defisit, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan usaha ekonomi produktif, dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien,” pungkasnya.