Pemprov Jatim tingkatkan IPM lewat optimalisasi pengelolaan keuangan layanan kesehatan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panoentoen (dua dari kiri), dalam diskusi Sinergi Pengelolaan Keuangan BLUD antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, beberapa waktu lalu. (ANTARA/ HO - BPKAD Jawa Timur)

Layanan kesehatan yang baik tidak hanya sebatas perawatan medis, tetapi juga melibatkan banyak unsur pendukung, termasuk pengelolaan keuangan yang tepat.

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui optimalisasi pengelolaan keuangan di sektor layanan kesehatan.

Hal ini diwujudkan dalam bentuk sinergi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panoentoen, melalui keterangannya di Surabaya, Jumat, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan dalam menunjang layanan kesehatan.

“Layanan kesehatan yang baik tidak hanya sebatas perawatan medis, tetapi juga melibatkan banyak unsur pendukung, termasuk pengelolaan keuangan yang tepat,” ujarnya.

Kepala UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan (PPK) BPKAD Jawa Timur, Marta Mukti Widodo, menambahkan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang mengharuskan adanya konektivitas pengelolaan keuangan antara pusat, provinsi, dan daerah.

“Dengan adanya sinergi ini, diharapkan konektivitas pengelolaan keuangan antara provinsi dan BLUD di Jawa Timur semakin kuat,” ujar Marta.

Sugeng Hariyanto dari RS Haji Surabaya, mengilustrasikan bahwa layanan kesehatan mencakup berbagai komponen yang saling melengkapi.

“Pemeriksaan atau perawatan pasien tidak akan berlangsung baik tanpa dukungan fasilitas dasar seperti listrik atau air bersih,” tutur Sugeng,

Dirinya, menekankan pentingnya peran pengelolaan keuangan dalam memastikan fasilitas kesehatan berjalan optimal.

RS Haji Surabaya menjadi contoh dalam menerapkan sistem keuangan terintegrasi, termasuk transaksi berbasis digital dan optimalisasi aset untuk meningkatkan pendapatan.

Hal ini diharapkan dapat menjadi model bagi instansi kesehatan lainnya di Jawa Timur dalam memaksimalkan pelayanan.