Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Rabu (2/9).
SAKIP merupakan sistem terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
SAKIP Surabaya mendapat predikat tertinggi karena Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi intens menggerakkan birokrasi untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah kota dapat berdampak bagi masyarakat.
Sejumlah indikator utama menunjukkan hal tersebut, seperti kesuksesan Surabaya menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, hingga stunting secara signifikan.
Pemkot Surabaya juga dinilai melakukan terobosan penting dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam mengintegrasikan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menyampaikan bahwa SAKIP sangat membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem manajemen kinerja.
"Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipastikan kebermanfaatannya untuk masyarakat," kata Erwan dalam laporannya.
Selain menggunakan AI, indikator lainnya yang diterapkan Pemkot Surabaya adalah mengimplementasikan data driven policy sehingga memberikan dampak pada berbagai prioritas pembangunan. Seperti penurunan kemiskinan, penurunan stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi hingga berbagai indikator pembangunan lainnya.
Erwan menyatakan, Surabaya menjadi salah satu best practice di dalam implementasi SAKIP secara nasional. Meski baru meraih predikat A pada 2022, Surabaya bisa melakukan fast track sehingga meraih predikat AA dalam kurun waktu dua tahun
"Jadi luar biasa untuk Kota Surabaya," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Kota Surabaya, Noer Oemarijati menuturkan, predikat SAKIP AA yang diraih Pemkot Surabaya merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak 2021.
Kemiskinan pun sukses ditekan dari 5,23 persen (2021) menjadi 3,96 persen (2024). Demikian pula penurunan prevalensi stunting yang sangat signifikan, dari 28,9 persen pada 2021 menjadi 1,6 persen pada 2024.
"Program dan kinerja ni diapresiasi oleh Kemenpan-RB karena berdampak signifikan, terutama dalam pengentasan kemiskinan," katanya.
Selain itu, Noer menjelaskan bahwa berbagai langkah inovatif, termasuk digitalisasi sistem di seluruh lini pemerintahan juga terus dilakukan. Inovasi teknologi kecerdasan buatan (AI) pun mulai diterapkan untuk mendukung kinerja pemerintahan.
Dia menjelaskan, sebelum Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjalani masa cuti, ia memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemkot hingga meraih predikat SAKIP AA.
"Sebelum cuti, Pak Eri memberikan amanah kepada seluruh aparatur Pemkot Surabaya untuk bekerja fokus, terukur, dengan inovasi serta digitalisasi yang memudahkan masyarakat," ujar Noer.
Bahkan, kata dia, arahan strategis dari Eri Cahyadi tersebut diwujudkan dalam perjanjian kinerja yang melibatkan seluruh perangkat daerah, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga staf. Setiap kinerja pun harus terukur dan diarahkan untuk mencapai visi Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. (ADV)
