Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2024.
“Kami perkirakan defisit akhir tahun tetap 2,7 persen dari PDB,” kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin.
Menurut Suahasil, penyerapan anggaran umumnya terjadi pada kuartal III dan IV. Sebagai contoh, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 31 Agustus 2024 tercatat sebesar 43,1 persen dari pagu, atau Rp18,9 triliun dari Rp44 triliun. Realisasi ini akan terakselerasi pada dua kuartal terakhir tahun ini.
“Anggaran IKN belum sampai 50 persen yang direalisasikan, tapi pekerjaan fisik jalan terus. Setelah pekerjaan fisik selesai, diserahterimakan, pembayaran akan dilakukan secara penuh. Ini terjadi di kuartal IV. Jadi, di kuartal IV memang ada percepatan dari belanja, apalagi yang sifatnya fisik,” jelas Suahasil.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan target defisit APBN masih sama dengan yang ditetapkan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan DPR, yakni outlook 2,7 persen dari PDB.
“Ini karena penerimaan mengalami tekanan, dan belanja pertumbuhannya cukup baik,” ujar Menkeu.
Dalam APBN 2024 ditetapkan target defisit sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Namun, targetnya melebar hingga 2,7 persen. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun.
Adapun realisasi per 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB dengan nilai sebesar Rp153,7 triliun.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp383,8 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp1.196,5 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp183,2 triliun.
Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp1.368,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp703,3 triliun dan belanja non-K/L Rp665,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp562,1 triliun.
Sedangkan keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp161,8 triliun.
