Surabaya (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Soemiarsono mencatat komitmen misi dagang Jawa Timur ke hampir seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp10,59 triliun sepanjang 2019 sampai 2024 dari 1.688 transaksi dagang.
“Total komitmen transaksi mencapai Rp10,59 triliun dari 1.688 transaksi dagang serta memfasilitasi 1.620 pelaku usaha,” kata Bobby Soemarsiono dalam Forum Bisnis Daerah oleh Kadin Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Bobby menuturkan misi dagang dengan provinsi mitra di seluruh Indonesia ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung dunia usaha melalui berbagai kebijakan dan program strategis.
Hal itu lantaran untuk mencapai sinergi yang efektif, diperlukan kolaborasi yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masing-masing pihak serta komitmen untuk saling mendukung.
“Dalam konteks ini peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu memecahkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pengusaha,” katanya.
Ia menjelaskan dalam kegiatan misi dagang ini pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membuka jalur akses dan peluang sedangkan pengusaha berperan sebagai penggerak yang membawa inovasi, kreativitas, dan produk unggulan ke pasar lebih luas.
Selain mengadakan misi dagang dalam negeri, Jawa Timur juga memperluas jangkauan perdagangan ke luar negeri dengan menggelar misi dagang internasional.
Pada 2022-2023, Jatim menerapkan misi dagang dengan beberapa negara mitra strategis seperti Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste dan Hongkong sebagai upaya memperluas pasar ekspor dan menarik banyak investasi asing ke daerah.
Sementara memasuki 2024, Bobby mengatakan langkah ekspansi pasar internasional Jawa Timur semakin diperkuat dengan penyelenggaraan business matching dengan para buyer dari negara lain termasuk Malaysia, Jepang, Australia, Tiongkok, Madagascar, dan India.
Business matching tersebut merupakan forum yang mempertemukan secara langsung antara eksportir dan importir serta produsen dan distributor sehingga memungkinkan adanya komunikasi yang efektif, negosiasi harga, serta pembahasan kontrak dagang secara lebih efisien.
Melalui berbagai kegiatan baik dalam maupun negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuktikan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang melibatkan semua pihak.
