Surabaya - Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mewujudkan labelisasi halal dan jujur untuk membantu umat Islam di Indonesia agar tidak menjadi objek produsen. "Pelabelan halal dan jujur ini penting untuk segera direalisasikan. Upaya ini sekaligus strategi pemasaran bagi pengusaha Nahdliyin dan meningkatkan posisi tawar NU," kata Ketua Umum HPN Abdul Kholik yang ditemui di sela-sela jumpa pers rekomendasi hasil Rembug Nasional Saudagar NU di kantor PWNU Jatim di Surabaya, Senin. Ia optimistis, labelisasi halal dan jujur yang dikeluarkan NU tidak akan berseberangan dengan labelisasi halal dari MUI. Faktor penyebabnya, kedua label memiliki pangsa pasar masing-masing. "Ke depan, keberadaan dua label tersebut saling melengkapi. Apalagi, warga NU lebih menurut kepada kiai NU daripada MUI sehingga mereka lebih percaya jika NU yang mengeluarkan label halal dan jujur," katanya. Selain itu, kata dia, labelisasi halal dan jujur milik NU itu akan dititikberatkan pada kejujuran yang saat ini menjadi kian langka di penjuru Nusantara. Contoh, berat produk yang dijual di pasar domestik apa sudah benar-benar sesuai dengan timbangan dan bagaimana kualitas produknya apa benar terjamin. "Untuk labelisasi halal, kami berencana menggandeng pihak terkait misalnya Kemterian Kesehatan dan lainnya," katanya. Apalagi, tambah dia, sampai sekarang praktik dagang di masyarakat banyak yang memisahkan antara sistem ekonomi dengan ibadah. Dengan demikian, aspek kejujuran banyak ditinggalkan oleh pelaku ekonomi di Tanah Air. "Padahal, dalam agama hal tersebut tak boleh dipisahkan dan ekonomi juga ibadah," katanya. Menyikapi rekomendasi label halal dan jujur ini, Ketua PWNU Jatim Hasan Mutawakkil Alallah menyatakan sangat mendukung bila NU mewujudkan labelisasi halal dan jujur. Ada baiknya juga membentuk lembaga labelisasi halal dan jujur. "Kini, NU juga sudah memiliki badan otonom Bahtsul Masail yang biasa mengkaji berbagai permasalahan dari sisi fiqhul ahkam atau hukum fiqih," katanya. Pada masa mendatang, lanjut dia, masing-masing pihak terkait dapat bersinergi dengan Lembaga Bahtsul Masail terkait hukum najis (haram) dan halal. Sementara, untuk bidang kesehatan bisa menjalin kerja sama dengan sejumlah ahli medis. Di samping itu, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua SC Rembug Nasional Saudagar NU Riza Pahlevi, Ketua OC NU Expo 2012, Anang Prabowo dan Jakfar Shodiq. (*)
Berita Terkait
Buruh dan pengusaha sepakati UMK Ponorogo 2026 naik Rp140 ribu
23 Desember 2025 05:57
Pengusaha hormati penetapan PP upah minimum tahun 2026
18 Desember 2025 16:45
AHY lepas 19 truk bantuan makanan bagi warga Aceh dan Sumatera
12 Desember 2025 13:24
Menteri UMKM: Cacah ulang thrifting ilegal opsi lindungi UMKM
17 November 2025 12:05
KPK panggil lagi pengusaha Billy Haryanto terkait kasus DJKA Kemenhub
13 November 2025 14:50
Jaksa KPK ungkap dua pengusaha swasta suap Rp2,55 miliar di korupsi hutan
11 November 2025 18:04
Pengusaha batik generasi Z di Malang
28 Oktober 2025 16:09
Korupsi, keserakahan dan pentingnya menghulukan penanganan
24 Oktober 2025 17:00
