DPRD Kota Surabaya pastikan APBD selaras program pemerintah pusat

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jawa Timur, memastikan jika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat selaras dengan program pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Minggu, mengatakan saat ini DPRD Kota Surabaya sedang melakukan pembahasan APBD perubahan tahun 2024 dan juga APBD tahun 2025.

"APBD 2025 ini masih mengacu kepada visi-misi 2021–2026 tentang gotong royong mewujudkan Surabaya sebagai kota kelas dunia yang maju, humanis dan juga berkelanjutan," katanya.

Ia mengemukakan visi itu kemudian diterjemahkan dalam lima misi yakni ekonomi inklusif, SDM unggul, infrastruktur, birokrasi, pelayanan publik, dan ketertiban dan keamanan kota.

"Secara umum pijakan, kebijakan umum anggarannya mengarah ke visi misi tersebut," katanya.

Ia mengatakan APBD ini harus memiliki keselarasan dengan program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sehingga, sebagai pemerintah daerah harus ada keselarasan.

"Dari pemerintah pusat juga didorong dan ini sudah dilakukan diproses rancangan APBD 2025 pada tiga hal penting ini tidak jauh beda dengan misi lima tadi," katanya.

Baca juga: DPRD Surabaya minta pembagian sub wilayah RTRW

Reni mengatakan misi pertama adalah kesejahteraan, penanganan kemiskinan, penyiapan lapangan kerja.

"Kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, jadi pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting karena nanti terkait dengan inflasi bagaimana dikendalikan," katanya.

Ia mengatakan sektor ekonomi bisa tumbuh karena kalau pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketersediaan lapangan kerja juga akan semakin luas dan daya beli masyarakat semakin tinggi.

"Jadi, multieffect-nya sangat luar biasa," katanya.

Ia menjelaskan misi ketiga adalah stunting masih menjadi perhatian meskipun Surabaya sudah berada di capaian stunting terendah di tingkat Jatim dan di nasional mendapatkan prestasi.

"Tapi, ini harus diperkuat lagi agar angkanya bisa turun lagi," katanya.

Mengenai kesejahteraan, kata dia, angka kemiskinan yang belum tercapai oleh Surabaya itu adalah berada di bawah 4 persen.

"Kita masih pada angka 5 persen. Kalau Surabaya bisa mencapai angka kemiskinan berdasarkan data BPS itu pada 2 persen itu sesuatu yang harus kita berikan semangat dan dengan target yang jelas," katanya.

Baca juga: Pansus DPRD Surabaya godok Raperda Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

Soal kesejahteraan, lanjut Reni, salah satunya adalah tentang anggaran pendidikan dan kesehatan serta perbaikan rumah tidak layak yang sudah menjadi program sebelumnya.

"Bantuan-bantuan untuk kesehatan ibu dan anak juga menjadi hal penting," katanya.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi tersebut di antaranya adalah infrastruktur yang bagus guna akselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Kemudian permasalahan transportasi juga ada pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurutnya, optimalisasi pengelolaan potensi-potensi ekonomi itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Stunting kota sudah punya prestasi perlu diperkuat lagi. Lalu kontribusi atau keterlibatan dari Surabaya hebat, RT RW, pengurus kampung dan dinas kesehatan ini saya kira akan memaju," katanya.

Terlebih lagi saat ini lagi ramai gagal ginjal sudah menyerang anak dan penyakit diabetes juga perlu diperhatikan.

"Upaya preventif pada anak-anak dan remaja perlu jadi perhatian juga saat ini. Upaya promotif, preventif, edukasi pengawasan dan segalanya menjadi penting," katanya.