DPRD Surabaya Sesalkan e-Budgeting Tak Bisa Diakses

Surabaya -DPRD Kota Surabaya menyesalkan "e-budgeting" atau sistem penyusunan anggaran program kerja secara "online" tidak bisa lagi diakses oleh publik sehingga menjadi faktor molornya pengesahan RAPBD 2012. Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Sachiroel Alim, Rabu, mengatakan "e-budgeting" tidak bisa diakses sejak dua bulan lalu pascakasus penganggaran pulsa Wali Kota Surabaya senilai Rp1 miliar yang terungkap dalam sistem "online" itu. "Sejak anggaran pulsa wali kota itu diplot secara online, maka esok harinya tidak bisa diakses hingga saat ini, padahal menjelang pengesahan RAPBD 2012 itu diperlukan RAK (Rencana Kegiatan Anggaran) yang ada dalam e-budgeting," ujarnya. Menurut dia, tidak adanya akses "e-budgeting" itu menyebabkan hak-hak publik untuk mengetahui program kerja pemkot terabaikan. "Jangankan warga, anggota DPRD yang hendak mengakses RAK juga tidak bisa, sehingga draf RAPBD pun molor, sebab RAK itu merupakan acuan RAPBD," katanya. Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, DPRD tidak bisa mengesahkan RAPBD 2012 karena kesulitan melihat RAK yang biasanya bisa dibuka secara "online" itu. "Bahkan sampai detik ini, pemkot belum menyerahkan dokumen RAK kepada pemkot," katanya. Selain itu, lanjut dia, hal ini menjadi preseden buruk jika pengesahan RAPBD 2012 tidak mendapatkan pencermatan yang baik dari anggota DPRD. "Untuk itu, kami memberikan batas waktu hingga pekan depan agar pihak terkait (Bagian Bina Program Pemkot Surabaya) memperbaiki server yang katanya kena 'hacker' itu," katanya. Jika hal ini tidak diindahkan, maka Komisi C akan melaporkan ke Komisi Informasi Publik (KIP), karena dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012 disebutkan bahwa pemerintah daerah harus transparan kepada masyarakat soal penyusunan RAPBD. "Kami akan laporkan ke KIP jika tetap tidak ada transparasi," katanya.