Surabaya (ANTARA) -
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim bersama dengan Program Patnership Australia, Siap Siaga meluncurkan unit layanan disabilitas penanggulangan bencana (ULD-PB).
Peluncuran layanan disabilitas ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim Benny Sampirwanto, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, Direktur Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, Konjen Australia di Surabaya Anthea Griffin, Team Leader Siap Siaga Indonesia Lucy Dickinson, Koordinator Program Siap Siaga Jatim Ancilla Bere dan perwakilan sejumlah penyandang disabilitas.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim Benny Sampirwanto di Surabaya, Selasa menyatakan pembentukan ULD-PB ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim dalam upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh. Yang mana, turut melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap tahapannya.
"Kelompok disabilitas ini biasanya disebut kalangan rentan, ketika terjadi bencana tidak terpikirkan. Tetapi BPBD ternyata sudah ada ide. Ini program yang luar biasa," ujarnya.
Ia berharap, unit ini akan memberikan literasi, pendidikan dan penguatan kapasitas kepada penyandang disabilitas, jika terjadi bencana.
"Sebagaimana pengarusutamaan gender, sehingga ada kesetaraan terhadap penyandang disabilitas ini," katanya.
Konjen Australia Anthea Griffin saat memberikan sambutan menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas inisiatif peluncuran ULD-PB ini.
"Perhatian Pemprov Jatim kepada kelompok disabilitas di Jatim saat ini merupakan wujud kepedulian yang luar biasa," katanya.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan terima kasih atas dukungan Siap Siaga, yang merupakan partnership Pemerintah Australia dengan Indonesia, sehingga terwujud ULD-PB Jatim ini.
"Di Jawa Timur ini ada 14 potensi ancaman bencana. Dari 14 ancaman tersebut, yang akan terdampak, bukan hanya kita masyarakat normal, tapi juga teman teman difabel," katanya.
Karenanya, untuk mengantisipasi dampak tersebut, lanjut Gatot, kelompok penyandang disabilitas harus difasilitasi dengan memberikan pelatihan dan fasilitas lain seperti, early warning system (EWS), yang sesuai dengan disabilitas.
"Inilah tugas dari ULD ke depan. Teman teman difabel diberikan pelatihan untuk penanganan bencana dan sosialisasi pencegahan bencana," tambahnya.
Sementara, anggota DPD RI terpilih, Lia Istifhama yang hadir dalam sesi gelar wicara juga mengapresiasi terobosan Pemprov Jatim dalam layanan ini.
Ia bahkan berjanji akan turut mengadvokasi kebutuhan layanan kelompok disabilitas Jatim di level nasional saat resmi duduk menjadi senator nanti.
Di tempat yang sama, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jatim, Saiful Anam menyambut baik pembentukan ULD-PB Pemprov Jatim ini. Selama ini, kelompok disabilitas belum dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana.
"Penyandang disabilitas banyak yang terabaikan atau tertinggal ketika terjadi bencana. Nah ini kawan kawan dari penyandang disabilitas, terlibat dalam pembentukan ULD," tuturnya.
Ia berharap ke depan, penanggulangan bencana ini harus melibatkan disabilitas. Jadi harus terbangun paradigma baru, bahwa penyandang disabilitas bukan objek penanggulangan bencana, tetapi subjek, dalam penanggulangan bencana.
"Sehingga dilibatkan secara aktif, dan ini sesuai dengan amanah undang undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," katanya.(*)
