KPU Bojonegoro Menempati Gedung Baru Akhir Januari

Bojonegoro - Jajaran KPU Bojonegoro, Jatim, akan mengawali tahapan pilkada di daerah setempat, akhir Januari, dengan menempati gedung baru di Desa Pacul, Kecamatan Kota, yang dibangun dengan dana Rp1,65 miliar dari APBD 2011. "Kami rencanakan akhir Janurari gedung KPU baru sudah kita tempati, untuk mengawali tahapan pilkada, " kata Ketua KPU Bojonegoro, Mundzar Fahman, Minggu. Ia menjelaskan, gedung KPU yang dibangun di lahan 400 meter persegi tersebut, dibangun sejak Maret lalu dan kini sudah masuk tahap penyelesaian akhir. Sesuai jadwal, setelah menempati lokasi gedung baru, akan dilakukan proses rekrutmen petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan dan desa awal Februari. Rencananya, proses rekrutmen tenaga pelaksana pilkada di daerah setempat, paling lambat berlangsung selama enam bulan, sebelum pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan digelar November 2012. Proses rekrutmen, mulai pengumuman, pendaftaran, hingga pelaksanaan seleksi dan pelantikan. Ia menjelaskan, diperkirakan ada 23.400 orang petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk linmas yang direkrut perhitungan dalam pilkada terdapat 2.600 TPS. Untuk, petugas PPK di 27 kecamatan sebanyak 135 orang dan petugas di masing-masing desa sebanyak tiga orang di 430 desa/kelurahan. "Sebelum ini, di kantor KPU lama, bukan berarti tidak ada persiapan pilkada. Sebab, kita sudah melakukan sosialisasi pilkada di berbagai lapisan masyarakat dengan memanfaatkan dana APBN, " katanya, mengungkapkan. Ia mencontohkan, sosialiasai pilkada yang sudah pernah dilaksanakan di antaranya, yaitu dengan menggelar seminar, Pada November, dengan mengundang pakar politik Unair Kacung Maridjan, juga menggelar sosialisasi pilkada dengan mengundang para pelajar, pada 2011. Menyusul setelah ini, sosialisasi tahapan pilkada di daerah setempat, tetap dilanjutkan dengan memanfaatkan dana APBD 2012, setelah bisa dicairkan. "Sosialiasi tetap kita lanjutkan, apalagi dalam pilkada di Bojonegoro, jumlah pemilih baru cukup banyak, " jelasnya. Ia mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran pilkada di dalam APBD, sebesar Rp30 miliar lebih, dengan memperhitungkan pilkada akan berlangsung dalam dua putaran. Pertimbangannya, di dalam pilkada 2012 di daerah setempat, diperkirakan juga diikuti dari calon independen. "Sedikitnya ada empat calon independen, yang timnya sudah menanyakan berbagai persyaratan ke KPU, " katanya, menjelaskan. Menurut dia, anggaran pilkada tersebut, di antaranya terbesar terserap untuk biaya honorarium pelaksana pilkada, mulai tingkat kecamatan, desa hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS). Lainnya, usulan yang diajukan tersebut, untuk kebutuhan logistik, sosialisasi pilkada, hingga anggaran untuk advokasi kalau dalam pilkada muncul tuntutan hukum. (*).