Surabaya (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi mendukung terlaksananya konsep tata kelola perkotaan yang mengedepankan aspek ramah lingkungan dan nyaman untuk dihuni oleh seluruh masyarakat.
"Ada beberapa kota yang sudah menjadi kota yang ramah anak berulang kali, itu kami jadikan satu, bagaimana kiat-kiatnya," kata Eri, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.
Dia menyatakan beberapa kota di Indonesia sejauh ini sudah ada yang menerapkan konsep tersebut, di antaranya Surabaya, Surakarta, dan Semarang.
Eri menyatakan agar seluruh kota di Indonesia bisa memenuhi standar ramah lingkungan dan kenyamanan, maka diperlukan sistem terpadu yang memuat kelebihan di masing-masing daerah.
"Sehingga nanti dilihat oleh perwakilan dari wali kota yang ada di Indonesia untuk disempurnakan menjadi satu kekuatan besar," ujarnya.
Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya ini optimistis, melalui sistem terpadu itu, maka beragam persoalan di setiap wilayah perkotaan bisa terselesaikan.
"Masing-masing kelebihan di setiap kota itu nantinya bisa disinergikan dengan kebijakan presiden dan pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa konsep kota masa depan harus ramah lingkungan dan nyaman dihuni.
Konsep tersebut dia jelaskan untuk memperbaiki kekeliruan pandangan masyarakat bahwa kota masa depan itu berarti banyak gedung pencakar langit atau bangunan beton.
"Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru, kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki, kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas, kota yang ramah terhadap pesepeda, kota yang ramah terhadap anak dan perempuan," kata Presiden ketika membuka Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ketua APEKSI dukung terlaksananya konsep kota ramah lingkungan
Selasa, 4 Juni 2024 19:18 WIB
Masing-masing kelebihan di setiap kota itu nantinya bisa disinergikan dengan kebijakan presiden dan pemerintah pusat