Surabaya (ANTARA) - Kementerian Keuangan membahas peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045 melalui acara "Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024" di kabupaten setempat.
"Kegiatan ini merupakan serial forum bersama dan diawali dari Bojonegoro, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan melibatkan pemerintah daerah serta sektor non-keuangan dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah, pemanfaatan anggaran yang tepat guna dan berhasil guna bagi perekonomian dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Sigit Danang Joyo dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.
Kegiatan bertema "Membedah Arah, Potensi, dan Peran Kabupaten Bojonegoro dalam Perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045" ini merupakan wujud konkret Kementerian Keuangan untuk turun ke akar rumput dengan sinergi dan berbagi pengalaman bersama pemangku kebijakan lainnya demi mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi setempat.
Serial pertemuan ini ujungnya adalah menghasilkan rekomendasi ke pemerintah kabupaten dan provinsi.
Sigit mengemukakan bahwa hampir semua data primer dari para narasumber telah dipaparkan, baik yang mikro ekonomi maupun sektor riil. Bahkan bukan hanya disajikan saja datanya, tapi dari beberapa stakeholder yang ada sudah memberikan semacam program yang konkret.
"Tinggal bagaimana ini mengakselerasi bersama-sama dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi di regional Bojonegoro," kata Sigit.
Beberapa alasan mengapa Bojonegoro menjadi wilayah pertama yang dikunjungi karena tingginya potensi ekonomi seperti pembangunan waduk, bendungan, lumbung pangan, dan didukung APBD yang menyentuh kisaran angka Rp5 triliun hingga Rp8 triliun.
"Pendanaan tertinggi juga terdapat di Bojonegoro dari sisi kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi) tertinggi keempat di Jawa Timur," tutur Sigit.
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan beberapa hal besar yang perlu ditindaklanjuti, bagaimana memperkuat pondasi yang menjadi sektor potensial Bojonegoro serta bagaimana memberikan dukungan sektor potensial tersebut baik dukungan dari perbankan dan tentunya dukungan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).
"Kita bersama dengan Kemenkeu, Perbankan, OJK, BI dan BPS, sama-sama mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa yang harus diambil, khususnya Bojonegoro, sekaligus untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur," tutur Adriyanto.
Menurut dia, yang perlu menjadi perhatian, khususnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur bisa disinergikan dengan programnya pemkab setempat.
"Sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita" ujarnya.
