Diskominfo Jatim kolaborasi bareng Pemkot Kediri gelar kelas "prebunking"

Kediri (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kediri menggelar pelatihan atau kelas prebunking dengan peserta kelompok informasi masyarakat (KIM) di kelurahan dan kecamatan se-wilayah setempat.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Putut Dermawan mengemukakan kelas ini digelar, sebagai salah satu strategi pencegahan efek penyebaran informasi yang salah.

"Cepatnya dunia informasi digital tidak dibarengi dengan literasi digital dari penggunanya sehingga masyarakat begitu mudah mendapatkan informasi hoaks. Maka kegiatan ini untuk memberikan literasi digital kepada kaum muda terutama teman kelompok informasi masyarakat (KIM) yang ada di Kota Kediri," katanya di Kediri, Rabu.

Ia menambahkan kelas prebunking merupakan salah satu metode efektif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran masyarakat terhadap informasi yang diterima sehingga menciptakan lingkungan informasi yang lebih

Putut menambahkan pelatihan tersebut akan menyasar seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk Kota Kediri, KIM yang ada dinilai sangat aktif dan dinamis.

"Kami memilih KIM karena dikelola oleh teman- teman yang notabenenya adalah pegiat media sosial, netizen serta anak-anak muda. Melalui kegiatan ini teman-teman dari KIM diharapkan menjadi garda terdepan dan bisa menjadi relawan di ruang digital di Kota Kediri," kata dia.

Dirinya menambahkan dalam menyebarkan informasi, KIM Kota Kediri diharapkan bisa menyebarkan informasi yang positif dan akurat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengklarifikasi dan menyaring informasi yang diterima sebelum disebar luaskan.

Untuk mengecek kebenaran informasi, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga memperkenalkan aplikasi https://klinikhoaks.jatimprov.go.id/. Melalui aplikasi yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur tersebut masyarakat bisa mengecek informasi yang dibagi dalam empat kategori, yakni kategori informasi hoaks, disinformasi, ujaran kebencian dan fakta.

"Aplikasi ini juga bisa dikembangkan atau direplikasi oleh teman- teman di 38 kota/kabupaten karena ini niatan kita bersama untuk memerangi informasi hoaks dan bersama sama membuat ruang digital yang sehat," kata dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana mengatakan kegiatan ini positif. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk kampanye kepada masyarakat dalam memerangi hoaks, terlebih menjelang pilkada yang akan diselenggarakan serentak di 37 provinsi di Indonesia.

"Seperti yang kita tahu generasi muda sangat aktif dalam dunia digital. Sehingga perlu adanya sebuah pengenalan dan pemahaman literasi sekaligus menyisipkan edukasi mengenai pencegahan hoaks bagi masyarakat," katanya.

Ia menambahkan banyak efek yang terjadi akibat adanya berita hoaks yang salah satunya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Untuk itu, diharapkan kegiatan ini bisa turut berkontribusi di ruang digital dengan menciptakan konten-konten positif sebagai upaya memerangi berita hoaks.

"Penyebaran berita hoaks sering terjadi di media sosial dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Maka dari itu yang mampu kami lakukan adalah menekan kemunculannya agar tidak berkembang masif dan menimbulkan gejolak sosial," kata dia.

Apip mengatakan ada beberapa kiat agar tidak terpengaruh terhadap hoaks antara lain adalah tidak terpengaruh dengan judul provokatif, cermati alamat situs, baca keseluruhan isi berita, berpikir kritis serta melakukan check dan recheck.