PWI Jatim: Pers berperan vital cegah hoaks di Pemilu 2024

Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Machmud Suhermono menyatakan pers punya peran vital dalam mencegah tersebarnya informasi hoaks di tengah bergulirnya tahun politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita sedapat mungkin memberikan literasi yang mendidik kepada masyarakat," katanya di sela penyampaian materi pada pelatihan wartawan bertajuk "Menjaga Kode Etik Jurnalistik dalam Mengantisipasi Potensi Hoaks Menghadapi Tahun Politik" yang digelar Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di "Fooedis Gallery" di Surabaya, Selasa.

Maher, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa tahun politik memang rawan bertebaran hoaks di media sosial yang diproduksi banyak pihak tak bertanggung jawab.

Pers harus berada di titik paling tengah dalam menjembatani informasi yang muncul, dengan melakukan kroscek dan verifikasi informasi dengan mengedepankan keberimbangan di dalam aspek pemberitaan.

"Sepanjang yang dilakukan proporsional dan tidak memihak, maka masyarakat mendapatkan informasi yang utuh," ujarnya.

Keberimbangan informasi yang dibangun oleh pers dilakukan agar masyarakat menjadi pemilih rasional, salah satunya terkait memilih karena memandang rekam jejak. Selain itu, tak gampang terperangkap di dalam informasi hoaks. 

Langkah yang dilakukan tersebut semata untuk mencegah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat luas.

Sebab kata dia, pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus terlaksana dengan aman, damai, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

"Kita harus membanjiri dengan informasi yang baik untuk menjaga keutuhan bangsa, di luar pemilu masih ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan," ucapnya.

Karenanya, dia tak memungkiri tugas pers sebagai salah satu elemen di dalam pilar demokrasi punya tugas berat dalam menyajikan kebenaran di tengah cepatnya persebaran informasi melalui media sosial.

"Memang berat tetapi kita harus memberikan penjelasan mana produk pers dan mana yang non pers, sepanjang itu bukan produk pers berhenti dan jangan dibagikan," tuturnya.