Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar masih mempunyai utang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo, Kota Blitar hingga Rp1,9 miliar untuk biaya jaminan kesehatan pada 2011 ini dan sampai saat ini belum terbayar. "Anggaran itu cukup besar untuk kami. Sampai saat ini, itu belum terbayar," kata Humas RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, Njunariadi di Blitar, Jumat. Ia mengaku resah dan sudah mencoba klarifikasi kepada pemkab tentang masalah ini. Pihaknya memang menagih kepada pemkab, karena biaya itu adalah akumulasi berobat warga dari Kabupaten Blitar yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar itu tinggi. Pihaknya tidak ingin, adanya masalah utang ini menjadikan beban. Terlebih lagi, sebagai rumah sakit milik pemerintah, diharuskan memberikan pelayanan yang baik, termasuk tidak menolak pasien yang memanfaatkan kartu Jamkesmas berobat ke Kota Blitar. Namun, anggaran itu sangat dibutuhkan untuk operasional rumah sakit. Sekretaris Kota Blitar, Ichwanto mengaku telah menerima surat dari Pemerintah Kabupaten Blitar tentang masalah tunggakan tersebut. Ia mengatakan, surat itu juga permintaan rujukan kepada RSUD Ngudi Waluyo, yang merupakan rumah sakit milik Kabupaten Blitar. "Kami terima surat dari kabupaten, mulai 2012 mendatang kami diminta untuk merujuk pasien dari kabupaten yang berobat ke kota, langsung ke rumah sakit di Wlingi," katanya. Kebijakan rujuk ini salah satunya dilatarbelakangi masalah tunggakan yang sampai sekarang belum tuntas di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar. Selain itu, juga masalah kabar penolakan perawatan pasien miskin yang hendak melahirkan dari Kabupaten Blitar juga menjadi salah satunya latar belakang keputusan tersebut. Pasien itu bernama Nur Islamiyah, warga Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Nur yang saat itu sudah kesakitan karena hendak melahirkan, akhirnya dibawa ke RS Aminah, Kota Blitar, karena saat di rumah sakit, dikatakan tidak ada dokter jaga. Ia akhirnya dibawa ke RS Aminah Kota Blitar, menjalani operasi sesar. Berbekal surat rujukan dari RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, ia akhirnya dioperasi dan menghabiskan uang sekitar Rp6.710.000 untuk keperluan bersalin. Namun, oleh pihak rumah sakit semua tudingan itu dibantah, karena saat itu memang tidak ada dokter spesialis yang berjaga, padahal kandungan dari pasien memerlukan perhatian. Pihak rumah sakit tidak mau disalahkan jika nantinya terjadi sesuatu pada pasien. Sekkota mengaku sebenarnya tidak ingin ada masalah tentang program ini. Namun, karena ada surat masuk dari kabupaten, pihaknya segera membicarakan hal ini. Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Blitar, Wiyakto mengaku pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk pelunasan tunggakan di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar tersebut. "Kami persiapkan anggaran itu. Jika tidak tuntas, kami selesaikan pada 2012 nanti," kata Wiyakto.(*)
