Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Sabtu, mengatakan WTP yang diterima berkat kekuatan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat di wilayah setempat.
"Alhamdulillah, sebenarnya ini adalah pertanggungjawaban pemkot terhadap masyarakat Surabaya, bagaimana transparansinya, pelayanannya, semua tidak akan bisa terjadi tanpa adanya dukungan dari semua pihak," kata Eri.
Capaian ini menjadi yang ke-12 kali diraih Pemkot Surabaya, karena kata dia penghargaan WTP bagian dari wujud pertanggungjawaban oleh pemkot terhadap masyarakat Surabaya soal transparansi dalam melakukan pelayanan.
Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan status WTP yang disandang dijadikan semangat oleh jajaran Pemkot Surabaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya.
"Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana pertanggungjawaban soal anggaran, bagaimana perencanaan, dan penggunaan anggaran sehingga kita mendapatkan WTP. Karena itu, saya harap anggaran benar-benar bisa bermanfaat untuk warga Surabaya,” ucapnya.
Eri pun mempersembahkan WTP ini bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya yang dinilai terus memberikan dukungan pada performa pemkot.
"Dengan seluruh doanya warga Surabaya, Pemkot Surabaya kembali lagi meraih WTP sehingga anggaran di Kota Surabaya dengan WTP ini bisa terus untuk kepentingan umat di seluruh Kota Surabaya," kata dia.
Diketahui, BPK Jatim tidak hanya memberikan penghargaan opini WTP kepada Pemkot Surabaya. Akan tetapi, BPK Jatim juga memberikan penghargaan bergengsi ini kepada DPRD Kota Surabaya, yang diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.
