Tingkatkan kesadaran, KPPU Surabaya intensifkan pengawasan persaingan usaha

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya mengintensifkan pengawasan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, setelah lebaran Idul fitri 2024, untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha.

"Untuk mengimplementasikan kemitraan yang sehat dan berkelanjutan guna mempercepat transformasi pelaku usaha mikro dan kecil menuju ke level yang lebih tinggi," kata Kepala Kanwil IV KPPU Dendy R Sutrisno saat konferensi pers di Surabaya, Selasa.

Berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh pihaknya, terkait bahan pangan, sejak awal puasa hingga saat ini, ada kenaikan di beberapa komoditas, namun di sisi pasokan dan ketersediaan relatif terkendali.

Dendy menjelaskan, jika dibandingkan dengan posisi harga pada Senin (1/4), terpantau beberapa bahan pangan mengalami sedikit peningkatan harga, misalnya beras premium dari Rp14.953 menjadi Rp15.500 per kilogram, daging ayam dari Rp35.709 menjadi Rp38.000 per kilogram dan telur ayam dari Rp27.618 menjadi Rp28.000 per kilogram.

Baca juga: KPPU Surabaya waspadai praktik monopoli kenaikan komoditas

Selain itu, juga terdapat bahan pangan yang terpantau mengalami penurunan harga misalnya beras medium dari Rp11.658 menjadi Rp. 10.500 per kilogram serta gula pasir dari Rp16.909 menjadi Rp16.500 per kilogram.

"Dengan relatif terjaganya harga bahan pangan di Jatim selama periode Lebaran Idul fitri, saya mengajak pemangku kepentingan untuk terus bersama-sama melakukan upaya stabilisasi harga dan melakukan persiapan, yang tidak hanya jelang hari besar keagamaan saja, tetapi sepanjang tahun," ujarnya.

Sementara itu, anggota KPPU RI Rhido Jusmadi menambahkan, saat ini pihaknya sedang mencanangkan satu juta penyuluh kemitraan dengan proyeksi lima tahun ke depan.

"Saat ini, sedang disusun program kerjasama KPPU dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan untuk mewujudkan program tersebut yang diharapkan dapat memperkuat kemitraan," katanya.

Rhido menjelaskan, langkah tersebut memang diperlukan untuk pengawasan seperti penegakan hukum, sekaligus melatih pelaku kemitraan dari hulu ke hilir.

"Mari menyikapi tantangan dunia usaha, baik nasional maupun internasional dengan menjaga iklim persaingan usaha dan kemitraan usaha yang sehat," ucapnya.