Surabaya (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Jonahar meminta jajarannya menyosialisasikan inovasi terbaru berupa Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) bisa rutin dilakukan.
"Sosialisasikan lewat media sosial agar masyarakat mengetahui dan datang. Jujur yang paling menghambat itu masalah pengukuran dan ini sebagai solusi di lini terdepan," kata Jonahar seusai forum diskusi bertajuk "Strategi Percepatan Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi Jawa Timur" yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, Kamis.
Menurut dia, Jonahar menyebut sosialisasi itu agar PLM KJSB mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan kualitas pemetaan.
Layanan PLM itu baru diluncurkan per hari ini, yang totalnya 36 KJSB tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur dan telah bergabung untuk melaksanakan program tersebut.
Jonahar menyebut PLM oleh KJBS sebagai langkah strategi kabupaten/kota lengkap di wilayah Jawa Timur. "Ini bisa lebih cepat agar tidak ada kendala pada masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya mengatakan kendala sertifikat tanah ada pada saat proses pengukuran salah satunya belum terpasangnya patok atau tanda batas karena keterbatasan jumlah petugas.
Melihat kondisi yang ada, kata dia, maka PLM KJSB menjadi solusi agar pelayanan masyarakat bisa diakomodasi secara maksimal.
"Kami buat terobosan dengan tenaga profesional yang kami sebut surveyor license," ujarnya.
Tenaga pengukur itu, lanjut dia, memiliki legalitas sama seperti juru ukur dari BPN.
"Masyarakat sudah tidak perlu khawatir, bisa minta ukur langsung dan hasilnya setara. Harapannya bisa tukang ukur lebih banyak dan masyarakat bisa dapat pelayanan lebih baik," ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar PLM KJSB disosialisasikan oleh masing-masing kantor pertanahan di Jawa Timur.
"Nanti saya minta untuk saling sosialisasi dan pemberian layanan terbaik dan pemberian waktu lebih cepat, serta efisien," katanya.
