Surabaya (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergisitas dalam mengawal percepatan program strategis Nasional di bidang pertanahan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri di Surabaya, Kamis mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi terkait pengamanan hukum dalam penyelesaian bidang Pertanahan pada wilayah setempat.
"Kolaborasi antara BPN dan kejaksaan sangat penting, terutama dalam memitigasi risiko hukum yang kerap muncul dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Ia ingin memastikan bahwa setiap tahapan dalam penyelesaian PSN di Jawa Timur berjalan sesuai koridor hukum.
"Pendampingan dari pihak Kejaksaan sangat kami butuhkan agar target-target program nasional di bidang pertanahan dapat tercapai tepat waktu tanpa kendala legalitas," ucapnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat menyatakan kesiapan untuk memberikan pengawalan melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) maupun pengamanan pembangunan strategis.
Sinergisitas ini, kata dia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang kondusif di Jawa Timur.
"Kami menyambut baik inisiatif BPN Jatim. Sebagai mitra strategis, Kejaksaan berkomitmen penuh untuk melakukan pendampingan hukum dan memberikan masukan preventif agar seluruh proses administrasi pertanahan untuk kepentingan publik clean and clear,"katanya.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang kondusif. Selain itu, pertemuan ini juga diakhiri dengan dilakukannya perjanjian kerja sama antara BPN Jatim dan Kejati Jatim.
Komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi intensif demi suksesnya pembangunan nasional di Jawa Timur dan membuat target operasional terhadap pemberantasan mafia tanah akan terus dibangun oleh kedua pihak.
