Surabaya (ANTARA) - Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof. Nurhasan mengingatkan sejumlah akademisi untuk tetap beretika dan objektif dalam menyampaikan pendapatnya menyikapi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Nurhasan yang juga sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu mengatakan pihaknya menghargai kebebasan berpendapat sebagai bagian dari otonomi kampus yang dijamin oleh undang-undang (UU).
"Meski begitu, harus ada koridor dalam menyampaikan pendapat ini. Koridor yang harus ditaati selama kebebasan tersebut bersifat objektif, dengan didasari nilai etika dan untuk kebaikan bangsa," tuturnya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Ia menambahkan pihaknya sangat menghormati kebebasan berpendapat. Ia mempersilakan selama kebebasan tersebut tidak bersifat tendensius.
"Jangan sampai kebebasan berpendapat ini digunakan untuk menghujat memfitnah, hingga menghasut. Ini jauh dari nilai-nilai etika, apalagi sampai anarkis. Ini tidak boleh!" katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Mundakir mengatakan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan lain-lain sesungguhnya merupakan esensi kemanusiaan.
Namun, di tengah tahun politik seperti ini semuanya harus lebih berhati-hati karena bisa jadi hal tersebut disusupi kepentingan politik praktis.
"Kepedulian atas kondisi aktual masyarakat tentu menjadi tanggung jawab semua kampus. Tetapi tentu harus berhati-hati dan paham situasi. Aksi-aksi tersebut jelas dimanfaatkan dan berpotensi menguntungkan salah satu kontestan. Kalau sudah begitu. Tentu itu harus menjadi perhatian. Kampus harus tetap menjaga agar suasana tetap sejuk dan damai," ucapnya.
Situasi di tengah-tengah tahun politik, menurut Mundakir, menjadi permasalahan, karena aksi-aksi tersebut berpotensi mendapatkan makna politis yang dapat menguntungkan salah satu calon. Oleh karena itu, netralitas kampus menjadi sangat penting, terutama menjelang pemilu.
Mundakir mengharapkan seluruh warga civitas academica di kampus harus memahami arti dan pentingnya netralitas dalam konteks Pemilu 2024. Mereka harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme, serta mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.
"Langkah ini penting untuk memastikan Pemilu yang tinggal menghitung hari ini bisa berlangsung damai dan demokratis," imbuhnya.
Sedangkan, Wakil Rektor II Universitas Ciputra Victor Effendi berharap semua bersama melihat kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara.
Dia mengungkapkan sebagai warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Ini menjadi tanggung jawab bersama begitu juga untuk terlaksananya pemilihan umum (pemilu) yang aman dan damai di Indonesia.
"Mari utamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja TNI dan Polri yang menjaga pemilu nanti. Ia berharap pemilu berjalan dengan damai dan aman seperti pemilu-pemilu sebelumnya.
"Kami apresiasi TNI dan Polri dalam menjaga pemilu kali ini. Ia berharap pemilu kali ini bisa berjalan damai seperti pemilu-pemilu sebelumnya," ucapnya.
Victor melihat TNI dan Polri menjaga netralitas mereka seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Begitu juga dengan pemerintah yang sudah menunjukkan netralitas-nya dalam pemilu yang akan diselenggarakan 14 Februari nanti.
"Semoga pemilu nanti berjalan aman dan damai. Kami harap semua bisa.memberikan hak pilihnya pada pemilu nanti," tuturnya berharap.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
