DRPD Bojonegoro Desak Kemenhub Percepat Izin Lapter

Bojonegoro - Jajaran Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendesak Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pengeluaran izin pembangunan lapangan terbang (lapter) di Desa Kunci, Kecamatan Dander, yang didanai investor senilai Rp200 miliar. "Kami akan mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan izin pembangunan lapter dengan langsung datang ke Jakarta," kata Sekretaris Komisi D DPRD Bojonegoro, Zainurri, Senin. Ia menjelaskan, kedatangan jajaran Komisi D DPRD ke Jakarta tersebut, merupakan kunjungan kerja yang sudah diagendakan. Rencananya, Senin rombongan berangkat dan selama dua hari di Jakarta. Menurut dia, secara prinsip kedatangan anggota DPRD itu, sekaligus ingin melihat sejauh mana perkembangan proses izin yang sudah dimasukkan pemerintah kabupaten (pemkab). "Kalau memang dalam memproses izin masih ada kekurangan, kami juga akan minta pemkab secepatnya melengkapi," katanya menegaskan. Menurut dia, pembangunan lapter di daerah setempat, mendesak dilaksanakan, sebab keberadaannya cukup strategis dalam menyongsong industrialisasi migas Blok Cepu. "Pembangunan lapter membutuhkan waktu dua tahun, sehingga secepatnya dimulai bersamaan produksi puncak minyak Blok Cepu, lapter sudah bisa dimanfaatkan," katanya menjelaskan. Secara terpisah, Asisten I Bidang Perekonomian Pemkab Bojonegoro, Nono Purwanto menyatakan, berbagai persyaratan perizinan pembangunan lapter di Bojonegoro, sudah tidak ada masalah. Terakhir, persyaratan yang ditambahkan yaitu surat izin dari TNI AU dan studi kelayakan lapter dengan panjang landasan 2.000 meter sesuai permintaan TNI AU. "Proses selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan melakukan studi lapangan," katanya menjelaskan. Berdasarkan studi kelayakan, potensi penumpang Jurusan Bojonegoro - Surabaya 30 ribu penumpang/tahun, Bojonegoro-Semarang 10 ribu penumpang/tahun dan Bojonegoro - Jakarta 32 ribu penumpang/tahun. Sedangkan kebutuhan lahan seluas 150 hektare, milik Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro, diperoleh dengan cara tukar guling tanah di Blitar. Pada tahap awal ini lapangan terbang di daerah setempat yang pembangunannya dikerjakan investor tersebut, masih merupakan lapangan terbang khusus, sebelum dikembangkan menjadi lapangan terbang umum. (*).