Jokowi paparkan prioritas kemitraan ekonomi ASEAN-Jepang

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memimpin agenda 4 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang, di Tokyo, Jepang, Minggu.

Berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, dalam agenda yang mengangkat tema "Partners for Co-Creation of Economic and Society of The Future" tersebut, Kepala Negara memaparkan sejumlah prioritas dalam kemitraan ekonomi ASEAN-Jepang.

Salah satunya adalah terkait penguatan ketahanan pangan dan energi. Di sektor pangan, Presiden menyebut ASEAN-Jepang harus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan melalui pengembangan teknologi ketersediaan pupuk dan penyelarasan standar komoditas pertanian.

Sedangkan di sektor energi, Presiden mengatakan bahwa Jepang berperan penting membantu ASEAN mempercepat transisi energi, termasuk melalui pembentukan Asia Zero Emission Center yang telah diumumkan PM Kishida.

"Kerja sama ASEAN-Jepang juga dapat diarahkan untuk dorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, termasuk pengembangan ASEAN Green Supergrid dan pemanfaatan ekonomi karbon," ujar Presiden.

Prioritas lainnya adalah terkait percepatan transformasi digital. Berdasarkan data, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar, yakni diperkirakan dapat mencapai 1 triliun Dolar AS pada tahun 2030 mendatang dan akan terakumulasi dengan Peluncuran Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) hingga 2 triliun dolar AS.

"Sehingga kemitraan dengan Jepang untuk up-skilling dan re-skilling SDM serta infrastruktur konektivitas digital harus jadi prioritas," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa integrasi UMKM ke ekosistem digital sangat penting dalam rangka memperluas akses pasar dan memperkuat ketahanan UMKM. Presiden menyebut ASEAN-Japan Center dapat membantu memfasilitasi transformasi tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.