Panglima TNI soroti masalah OPM hingga Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyoroti tiga masalah sebagai bagian dari prioritas kerjanya, yaitu kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), penanggulangan bencana alam, dan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Agus menjelaskan ketiga isu itu merupakan bagian dari perkembangan lingkungan strategis (banglistra) yang dihadapi TNI.

"Untuk Papua, harus smart power; menggunakan soft power, kami harus mengedepankan operasi teritorial, kemudian hard power-nya operasi kombatan. Jadi, tetap kami lawan dengan senjata," kata Agus Subiyanto dalam jumpa pers usai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, terkait penanggulangan bencana alam, Agus menyebut persoalannya saat ini ialah upaya untuk melengkapi peralatan-peralatan yang diperlukan mengingat kesiapan personel sudah berjalan cukup baik.

"Kami juga sudah memodifikasi quick response (tim cepat tanggap). Kalau (soal) personel, bisalah kami selalu terdepan. Hanya perlengkapannya yang harus kami tingkatkan," tambah Agus yang dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi.

Dia melanjutkan peralatan yang perlu dipersiapkan itu antara lain perangkat air bersih dan dapur lapangan.

"Misalnya, kami akan siapkan per wilayah itu ada dapur lapangan, ada water treatment, kemudian perahu-perahu (berbahan) fiber. Perahu-perahu fiber bisa masuk ke gang-gang (saluran air yang sempit, red.) dan jika nyenggol pagar rumah, tidak bocor. Kami akan memodifikasi, sehingga dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik," jelas Agus.

Terakhir, terkait Pemilu Serentak 2024, Agus Subiyanto memastikan seluruh prajurit TNI akan bersikap netral.

Jika masyarakat menemukan sebaliknya, tambahnya, maka dapat melapor ke posko-posko aduan yang tersebar di seluruh markas-markas dan kantor TNI di berbagai daerah Indonesia.

Agus juga menyebut netralitas TNI diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Apabila TNI aktif terlibat politik praktis, maka akan ada tindakan pidananya dan ada teguran dari komandannya," tegasnya.



Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi menjabat sebagai panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono selepas upacara serah terima jabatan (sertijab) di Plaza Mabes TNI, Jakarta, Rabu.

Upacara sertijab itu diikuti Agus Subiyanto beberapa jam setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.

Dalam acara itu pula, Yudo Margono pamit dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya, selama dia menjadi panglima TNI sejak tanggal 19 Desember 2022 hingga akhirnya purna tugas.

"Saya mengucapkan terima kasih dan pada seluruh jajaran TNI di mana pun bertugas, saya mohon pamit, dan saya menitipkan TNI tetap profesional, modern, dan tangguh," ujar Yudo dalam jumpa pers serupa.