Surabaya (ANTARA) - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya Jawa Timur memudahkan warga mengurus berbagai pelayanan karena memiliki 1.993 layanan izin/dokumen dalam satu tempat serta melibatkan 43 instansi pemerintahan pusat dan daerah.
"Warga cukup datang di satu tempat untuk mengurus berbagai pelayanan. Kami juga telah merombak konsep MPP Surabaya menjadi lebih berorientasi ke warga, suasananya lebih nyaman dan tidak birokratis," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Atas dasar itu, MPP Surabaya dinobatkan sebagai MPP berkinerja paling prima di antara 163 MPP yang ada di seluruh Indonesia. MPP adalah model pelayanan publik terpadu yang berada pada satu tempat.
Penghargaan MPP berkinerja prima diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (21/11).
Penghargaan MPP berkinerja prima dihitung dengan berbagai indikator, di antaranya adalah dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan MPP, kepuasan masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP.
Menurut Wali Kota Eri, keberadaan MPP di Gedung Siola Jalan Tunjungan Surabaya itu bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya dalam mengintegrasikan pelayanan publik agar semakin memudahkan warga.
Baca juga: Berbagai keunggulan pelayanan publik di MPP Siola Kota Surabaya
"Lewat daring, semua praktis. Kami terus menambah jumlah izin atau dokumennya yang bisa diurus melalui daring. Misalnya lewat Surabaya Single Window (SSW) Alfa, warga bisa mengurus 453 izin dan dokumen secara daring," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga mempunyai layanan mandiri alias self service melalui mesin anjungan yang telah disediakan di beberapa titik, terutama untuk layanan administrasi kependudukan.
Tidak hanya itu, Wali Kota Eri mengatakan, juga ada layanan jemput bola yang dikonsentrasikan di semua Balai Rukun Warga (RW) se-Surabaya yang mencapai lebih dari 1.300 RW. Setiap hari Selasa dan Jumat, pelayanan jemput bola dilakukan di Balai-Balai RW oleh kelurahan, kecamatan, hingga dinas.
Warga cukup datang ke Balai RW untuk mengurus keperluannya, mulai administrasi kependudukan, masalah kesehatan, hingga legalitas usaha bagi UMKM.
"Seiring dengan hadirnya layanan jemput bola di kampung-kampung, kami telah merenovasi hampir semua Balai RW se-Surabaya, sehingga tempatnya menjadi lebih nyaman untuk pelayanan warga," kata Cak Eri panggilan akrabnya.
Cak Eri menambahkan, beberapa layanan yang sudah terintegrasi tersebut memiliki tiga enabler alias penggerak terpenting, yaitu basis data, transformasi digital, dan partisipasi publik. Untuk basis data, Pemkot Surabaya terus melakukan integrasi data. Konsep "Satu Data Surabaya" memudahkan pelayanan karena data semakin terintegrasi dan presisi.
Kemudian untuk transformasi digital, kata dia, Pemkot Surabaya melakukan banyak terobosan untuk mengintegrasikan layanan seperti halnya integrasi sistem layanan antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, hingga Pengadilan Negeri untuk beberapa kebutuhan administrasi kependudukan.
Adapun untuk memperkuat partisipasi publik guna meningkatkan pelayanan ke warga, Cak Eri menempatkan warga sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek.
Partisipasi warga tersebut digerakkan melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) yang secara rutin membantu Pemkot Surabaya mengurai masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan warga. KSH adalah warga yang ditunjuk Pemkot Surabaya untuk berkiprah membantu warga di kampungnya masing-masing.
"Misalnya ada warga butuh dokumen kependudukan atau warga perlu akses kesehatan, Kader Surabaya Hebat melaporkan ke sistem kami, dan bisa langsung ditindaklanjuti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait," katanya.
