Komisi A usulkan alat pelindung diri personel Satpol PP Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mengusulkan kelengkapan alat pelindung diri personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat seperti jaket tebal ketika melakukan penertiban di lapangan.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni dalam keterangannya di Surabaya, Minggu, mengatakan tugas cakupan personel Satpol PP sangat luas dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Kota Surabaya.

"Saat pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2024, kami mengusulkan agar personel Satpol PP itu dilengkapi alat pelindung diri yang cukup," ujarnya.

Arif Fathoni yang akrab disapa Toni ini mencontohkan alat pelindung diri seperti jaket tebal ketika melakukan penertiban di lapangan

"Itu bisa dipakai sebagai alat pertahanan diri dari potensi serangan ataupun gangguan terhadap kerja petugas (Satpol PP) di lapangan," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam menghadapi cuaca Elnino tahun depan, kemungkinan akan turun hujan dan kondisi lainnya, sehingga personel Satpol PP perlu dialokasikan anggaran untuk pembelian multi vitamin.

"Hal ini penting karena bagaimana pun juga personel Satpol PP di lapangan dituntut memiliki stamina yang prima. Kalau pemerintah tidak bisa mengalokasikan multi vitamin tentu membahayakan kinerja petugas di lapangan," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, Komisi A mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, dan Bagian Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk memperhatikan dua hal tersebut dalam penyusunan RAPBD 2024.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya M Fikser sebelumnya mengatakan usulan anggaran Satpol PP Surabaya tahun 2024 sekitar Rp65 miliar, dan anggaran tersebut lebih banyak untuk operasional seperti gaji karyawan outsourcing dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS).

"Itu hampir Rp25 miliar sendiri, sisanya untuk kegiatan operasional di lapangan," ucapnya.

Fikser juga menyampaikan terima kasih kepada Komisi A DPRD Kota Surabaya yang telah memperhatikan Satpol PP kota setempat saat bekerja di lapangan.