Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan evaluasi secara menyeluruh kepala sekolah dan jajaran pendidik setelah kasus perundungan berujung kekerasan di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) negeri setempat.
"Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi. Terlebih kepada para kepala sekolah dan jajaran pendidik lainnya, dan kasus semacam ini menjadi salah satu tolok ukur kinerja mereka," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.
Dia menegaskan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin di lingkungan sekolah menjadi penanggungjawab utama atas keselamatan dan terhindarnya anak didik dari perilaku perundungan dan kekerasan.
Menurut Ipuk, kejadian perundungan yang berujung kekerasan tersebut merupakan indikasi dari lemahnya kontrol dan pantauan dari pihak sekolah.
"Berikan perhatian terbaik bagi anak-anak. Mitigasi sejak awal jika ada potensi perundungan agar bisa dicegah jauh-jauh hari," ucap dia.
Bupati Ipuk juga meminta agar korban maupun pelaku diberikan pendampingan dan binaan yang semestinya.
"Libatkan orang tua murid untuk lebih partisipatif dalam membina dan mendidik anak. Utamanya saat di luar sekolah," ujar Ipuk.
Dia menambahkan, partisipasi orang tua menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam bersinergi dengan pihak sekolah untuk mewujudkannya.
"Bangun komunikasi yang baik dengan wali murid. Pastikan setiap perkembangan anak bisa saling melaporkan. Sehingga anak benar-benar mendapat perhatian yang baik," kata Ipuk.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno telah melakukan pendalaman terhadap kasus perundungan tersebut.
"Kami telah memberikan teguran kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Selain itu, juga mengevaluasi secara menyeluruh para kepala sekolah," ujarnya.
Dinas Pendidikan setempat saat ini semakin meningkatkan program pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. Seperti halnya Satgas Anti-Perundungan dan pekan parenting bersama wali murid.*
