DPRD Pamekasan Minta Jatah Raskin Diumumkan

Pamekasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan, Madura meminta Perum Bulog mengumumkan jatah beras bagi warga miskin untuk tiap desa sebelum didistribusikan. Juru bicara Komisi B DPRD Pamekasan Iskandar, Rabu, menyatakan, langkah itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangaan raskin di wilayah itu. "Pengumuman bisa dilakukan dengan menyebutkan jatah raskin di desa itu berapa dan kapan akan distribusikan sehingga masyarakat bisa melakukan pemantauan secara langsung," kata Iskandar. Selain itu, kata Iskandar, dengan cara seperti itu praktik penyimpangan raskin bisa ditekan. Iskandar menyatakan, sistem pemantauan yang dilakukan oleh Pemkab Pamekasan selama ini terkesan kurang efektif bahkan terindikasi tidak maksimal. "Tapi jika diumumkan berapa jatah bantuan raskin untuk tiap desa, masyarakat bisa mengetahui secara langsung sehingga juga bisa mengawasi," katanya. Selain meminta untuk diumumkan, Dewan juga meminta Bulog dan Pemkab Pamekasan membuka layanan pesan singkat (sms) khusus untuk menerima laporan dari masyarakat jika di lapangan terindikasi ada penyimpangan. "Dengan melibatkan peran masyarakat seperti itu, kami yakin penyimpangan bantuan raskin di Pamekasan bisa ditekan semaksimal mungkin," kata Iskandar. Berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ke Komisi B dan Pemkab Pamekasan, dugaan penyimpangan raskin hampir terjadi di semua desa/kelurahan di Pamekasan. Bentuk penyimpangan bervariasi, mulai dari pengurangan bantuan hingga tidak diberikan sama sekali kepada masyarakat penerima manfaat bantuan raskin. Salah satunya seperti yang terjadi di Kelurahan Bugih, Pamekasan. Di Kelurahan ini, bantuan raskin yang diterima masyarakat penerima manfaat hanya 5 kilogram dari seharusnya 15 kilogram per bulan. Berdasarkan laporan ke Dewan, masyarakat sejumlah desa sudah tiga bulan ini tidak menerima bantuan raskin. "Kasus yang seperti ini sulit untuk terpantau sebab tim pemantau kurang maksimal dalam menjalankan tugas pemantauan," kata Iskandar. Usul lain yang disampaikan Dewan untuk menekan penyimpangan bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan adalah dengan mendistribusikan bantuan beras itu melalui warung. "Jika jenis ini yang dipilih, perlu disediakan anggaran khusus bagi pemilik warung sebagai kompensasi," katanya. Ia menambahkan, nama-nama warga penerima raskin juga perlu diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempelkan di tempat umum. "Yang tidak kalah penting, bupati juga harus berani memanggil secara khusus serta memberi sanksi kepada kepala atau lurah yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi raskin," kata Iskandar.