Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan transisi hijau untuk ekonomi Indonesia perlu dibarengi dengan sistem pendidikan.
"Kami (pemerintah) mendukung transisi dan disrupsi melalui otomatisasi digitalisasi, serta transisi hijau untuk ekonomi kita. Hal ini perlu dibarengi dengan sistem pendidikan," katanya melalui video dalam diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) yang diikuti di Badung, Bali, Rabu.
Menkeu Sri mengatakan sistem pendidikan yang baik akan mencegah pergeseran kebutuhan tenaga kerja yang diakibatkan oleh otomatisasi digitalisasi dan transisi hijau.
Ia juga mengatakan Pemerintah Indonesia terus meningkatkan sistem pendidikan, serta berkomitmen dalam hal pembelajaran sepanjang hayat untuk segala usia melalui berbagai modalitas.
Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah alokasikan Rp612 triliun untuk pendidikan di 2023
Ia juga mengatakan pemerintah bekerja sama dengan industri dan bisnis untuk terus menghubungkan keterampilan secara maksimal.
"Kita perlu memastikan angkatan kerja muda di Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja," ujarnya
Ia menyebutkan hal ini selaras dengan prioritas yang dimiliki pemerintah untuk terus melakukan pembenahan, restrukturisasi, serta penguatan industri negara baik di bidang manufaktur maupun jasa.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2017 telah meluncurkan pendidikan vokasi dengan sistem link and match, untuk terus memastikan bahwa pendidikan tersebut relevan dengan keberlangsungan, pergeseran, serta perubahan ekonomi dan industri.
Selain itu, dia menyebutkan pemerintah juga memperkenalkan salah satu program inovatif yang sangat penting, yaitu Program Kartu Prakerja.
"Pemerintah berusaha mengembangkan kompetensi masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih produktif, kompetitif dan berwirausaha," tuturnya.
Ia menyebutkan pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan investasi untuk jangka waktu berikutnya melalui pengelolaan anggaran.
Pemerintah, sambungnya, telah membentuk dana abadi untuk pendidikan, sebagai bentuk kepedulian atau tanggung jawab generasi yang akan datang.
"Pemerintah memastikan bahwa generasi berikutnya, akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka untuk mencapai impian mereka," kata Menkeu Sri Mulyani.
"Kita perlu memastikan angkatan kerja muda di Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja," ujarnya
Ia menyebutkan hal ini selaras dengan prioritas yang dimiliki pemerintah untuk terus melakukan pembenahan, restrukturisasi, serta penguatan industri negara baik di bidang manufaktur maupun jasa.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2017 telah meluncurkan pendidikan vokasi dengan sistem link and match, untuk terus memastikan bahwa pendidikan tersebut relevan dengan keberlangsungan, pergeseran, serta perubahan ekonomi dan industri.
Selain itu, dia menyebutkan pemerintah juga memperkenalkan salah satu program inovatif yang sangat penting, yaitu Program Kartu Prakerja.
"Pemerintah berusaha mengembangkan kompetensi masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih produktif, kompetitif dan berwirausaha," tuturnya.
Ia menyebutkan pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan investasi untuk jangka waktu berikutnya melalui pengelolaan anggaran.
Pemerintah, sambungnya, telah membentuk dana abadi untuk pendidikan, sebagai bentuk kepedulian atau tanggung jawab generasi yang akan datang.
"Pemerintah memastikan bahwa generasi berikutnya, akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka untuk mencapai impian mereka," kata Menkeu Sri Mulyani.
