Surabaya (ANTARA) - Puluhan baliho bertuliskan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai penjaga kesinambungan pembangunan Indonesia beredar di Kota Surabaya.
"Sebagai kader kami memiliki kewajiban moral untuk mengabarkan prestasi yang dimiliki oleh Menko Perekonomian sekaligus ketua umum kami kepada khalayak ramai," kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.
Menurut dia, Menko Perekonomian sibuk bekerja mengemban amanah Presiden Jokowi, sehingga tidak sempat mencitrakan diri seperti yang lain.
"Tugas kader mensosialisasikan segala kontribusi beliau kepada masyarakat Indonesia selama ini, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan bangsa," kata Toni, panggilan akrabnya.
Dengan tangan dinginnya selama ini, lanjut dia, Airlangga Hartarto berhasil menjaga situasi ekonomi meski kondisi global sedang tidak menentu karena pandemi dan perang yang terjadi di Eropa.
Untuk itu, lanjut dia, jika ada calon presiden yang berniat melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi, maka Airlangga Hartarto adalah kunci untuk melaksanakan kesinambungan itu.
"Penugasan Pak Jokowi kepada Pak Airlangga Hartarto untuk hal-hal yang bersifat krusial menunjukkan bahwa beliau merupakan salah satu menteri kepercayaan Presiden," ujarnya.
Ketika disinggung mengenai tema Airlangga Hartarto penjaga kesinambungan pembangunan Indonesia, Toni mengatakan sebagai seorang teknokratik Airlangga Hartarto memiliki segenap kemampuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Indonesia.
Apalagi dalam setiap kesempatan, kata dia, Airlangga mengingatkan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia harus menjadi peluang bagi Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
"Pak Airlangga punya visi jangka panjang, beliau tidak ahli bikin gimmick agar populer, namun rekam jejak pengabdian beliau selama ini menjadi bukti kontribusi besar beliau bagi bangsa Indonesia," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
