Pemkab Bangkalan tingkatkan layanan melalui forum konsultasi publik

Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur berupaya meningkatkan layanan publik melalui kegiatan forum konsultasi publik yang digelar institusi itu, Selasa.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni, sejumlah pihak diundang untuk mengikuti kegiatan itu, terutama para pekerja sosial, seperti pendamping program sosial, relawan, dan operator kegiatan.

"Selain dari para pekerja sosial, kami juga melibatkan perwakilan semua organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangkalan," katanya.

Mohni menjelaskan, sejumlah pihak yang dilibatkan dalam kegiatan itu di antaranya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), dan Bagian Organisasi Pemkab Bangkalan.

Sedangkan dari pekerja sosial meliputi, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), relawan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Pada kegiatan itu, peserta diajarkan untuk trampil memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni sigap, cepat dan humanis.

"Untuk mendukung suksesnya program ini, kami juga bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dalam hal peningkatan pelayanan bidang digital yakni berupa aplikasi Sidaya Sehati," kata Mohni.

Sidasi Sehati merupakan singkatan dari Sistem Data dan Layanan Sejahtera Bersama Bupati. Program ini merupakan pengejawantahan dari optimalisasi pelayanan publik, dorongan model partisipatoris, gerakan gotong-royong organik serta pemanfaatan teknologi. Tujuannya, mewujudkan Bangkalan religius, sehat dan sejahtera.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur merilis, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang memiliki nilai rendah dalam bidang kepatuhan penyelenggaraan layanan.

Tiga instan tercatat memiliki nilai rendah, yakni Dinas Pendidikan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan.

"Melalui Forum Konsultasi Layanan Publik serta pembinaan khusus berkelanjutan yang terus kami lakukan, ke depan kami harapkan tidak ada lagi instansi di Bangkalan ini yang memiliki rapor merah," kata Mohni.