Madiun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun mengingatkan partai politik serta bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 untuk menahan diri melakukan kampanye karena saat ini belum waktunya.
Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko mengatakan saat ini mulai banyak alat peraga sosialisasi (APS) politik bermunculan di Kota Madiun, meskipun hanya masih bersifat umum atau bukan ajakan memilih personel tertentu.
"Saat ini belum waktunya masa kampanye. Apalagi dengan cara yang salah. Kalau terbukti melanggar akan kami tindak tegas," ujar Kokok di Madiun, Senin.
Meski masih bersifat umum, pihaknya menemukan APS yang menyalahi aturan. Yakni, dipasang di kawasan sekolah dan tempat ibadah. Namun, ia mengakui saat ini Bawaslu belum dapat berbuat banyak. Sebab, sanksi pelanggaran itu saat ini masih ranah-nya penegak perda.
"Untuk itu, sementara ini kami lakukan pendataan, kemudian dituangkan dalam formulir pengawasan," kata dia.
Kokok meminta parpol serta bakal calonnya untuk menahan diri dan tidak melampaui batas-batas yang telah diatur. Sebab, saat ini belum waktunya kampanye.
"Termasuk tidak mencampuradukkan kegiatan ibadah dengan kepentingan politik," ucapnya.
Dia menambahkan, tempat ibadah rawan dimanfaatkan oknum untuk kepentingan politis. Melihat dari pemilu sebelumnya, tak sedikit yang mengemas kampanye dengan kegiatan ibadah dan lainnya.
Selain itu juga rawan praktik politik uang berkedok infak atau sedekah, hingga politisasi isu agama untuk kepentingan politik tertentu.
"Semua kasus tersebut adalah melanggar ketentuan UU Pemilu," tegasnya.
Ketegasan Bawaslu, tambahnya, tidak dapat diartikan melarang peserta pemilu berbuat baik atau melakukan kegiatan di tempat ibadah. Hanya, dia meminta parpol dan bacaleg tidak melampaui batas kewajaran beribadah.
Jika harus berkegiatan di tempat ibadah, ada sejumlah aturan yang harus ditaati. Antara lain, tidak membawa atribut kampanye, datang berdasar undangan, dan disarankan tidak hanya salah satu peserta pemilu. Hal itu, demi meminimalkan perdebatan dan potensi konflik.
"Kami juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilu agar kelak pelaksanaannya sukses," katanya.
