Jember (ANTARA) - Di sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan hingga perdesaan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipadati berbagai alat peraga kampanye karena sesuai tahapan masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung selama 75 hari, yaitu mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Pemilu 2024 untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden, memberikan peluang dan potensi mendongkrak sektor ekonomi di daerah.
Bertebarannya bahan kampanye yang begitu masif menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha di bidang percetakan karena banyaknya pesanan yang diterima dari berbagai peserta pemilu, mulai dari partai politik, calon legislatif, hingga tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha percetakan di Jember, yang mengaku kebanjiran pesanan alat peraga kampanye hingga "merchandise" yang dipesan berbagai pihak sejak tahun 2023, bahkan pihaknya sampai kewalahan.
Banyak partai politik hingga calon legislatif yang sudah mulai memesan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dimulai, seperti banner, spanduk, baliho, kalender, spesimen surat suara, kaos, hingga "merchandise" untuk kampanye, seperti korek api, gantungan kunci dan pernak-pernik unik lainnya untuk memikat calon pemilih.
Bahkan, dengan memiliki beberapa karyawan masih tidak mampu untuk melayani banyaknya pesanan alat peraga kampanye, sehingga harus merekrut pekerja tambahan sekitar 10-20 orang untuk membantu usaha percetakannya tersebut.
Mereka dipekerjakan sewaktu-waktu ketika ada pesanan yang membeludak dan membantu penyelesaian pekerjaan di percetakan, sehingga momentum pemilu juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Tidak hanya itu, pengusaha percetakan juga mendistribusikan beberapa pesanan yang diterimanya kepada beberapa percetakan lain untuk membantu pesanan alat peraga kampanye selesai tepat waktu, sesuai dengan permintaan pelanggan, namun tetap dengan memantau kualitas agar pelanggan tidak kecewa.
Berbagi pekerjaan dengan percetakan lain menjadi hal biasa dilakukan ketika usaha dibanjiri pesanan yang luar biasa, sehingga antarpengusaha selalu berbagi rezeki dengan sesama pemilik usaha yang kebetulan sepi.
Jika sebelum masa kampanye Pemilu 2024, seorang pengusaha percetakan mendapatkan omzet sekitar Rp100 juta dalam beberapa bulan, kini omzet yang didapatkan berkisar Rp300 juta hingga Rp400 juta setiap bulan, sehingga peningkatannya cukup signifikan.
Momentum masa kampanye pemilu menjadi berkah dan ladang cuan bagi pelaku usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang percetakan dan jasa konveksi.
Tidak hanya itu, hajatan akbar perhelatan politik elektoral itu juga menciptakan peluang yang berpotensi cuan bagi para pelaku usaha untuk menyediakan berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti transportasi, konsumsi, hiburan, akomodasi, hingga jasa periklanan.
Kendati demikian, peluang usaha pada pemilu serentak Indonesia 2024 juga disertai dengan tantangan yang harus siap dihadapi, sehingga para pelaku usaha harus siap menghadapi persaingan yang ketat dan harus mampu memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.
Untuk meyakinkan pelanggan, seorang pemilik percetakan juga harus bisa memberikan jaminan bahwa percetakannya mampu memproduksi alat peraga kampanye dengan kualitas bagus dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, serta memberikan pelayanan terbaik agar mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.
Perekonomian meningkat
Momentum Pemilu 2024 dinilai akan menjadi salah satu pendorong membaiknya kondisi bisnis UMKM pasca-COVID-19, karena sebagian besar pengeluaran para peserta pemilu juga dihabiskan untuk biaya kampanye yang meliputi biaya pengadaan alat-alat kampanye dan publikasi umum.
Saat kegiatan kampanye, seperti rapat terbatas hingga rapat umum yang membawa massa cukup banyak, tentu akan menjadi berkah bagi katering dan pedagang yang berada di sekitar lokasi kampanye untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dibandingkan hari-hari biasa.
Pemerintah Kabupaten Jember menyebut bahwa pesta demokrasi harus diwujudkan dengan meriah dan bukan sekadar wujud kampanye dan pencoblosan, namun harus memiliki dampak baik kepada masyarakat, terutama sektor perekonomian dan UMKM.
Setiap penyelenggaraan pemilu dapat menjadi kesempatan meningkatkan perekonomian lokal melalui jalan ekonomi kemasyarakatan, sehingga kegiatan apapun terkait dengan pemilu bisa melibatkan pelaku UMKM untuk mendongkrak produk lokal.
Saat tahun politik tentu ada peningkatan perputaran ekonomi pada berbagai sektor, misal jasa konsumsi, seperti katering, restoran, kafe, hingga warung makan, sangat dibutuhkan selama kegiatan kampanye pemilu karena ada peningkatan aktivitas masyarakat yang membutuhkan makanan dan minuman.
Jumlah UMKM di Kabupaten Jember mencapai 647.000 UMKM yang tersebar di 31 kecamatan yang bergerak di berbagai bidang, baik yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) maupun tidak, yang menetap maupun berkeliling.
Kedatangan sejumlah tokoh nasional, baik calon presiden maupun wakil presiden di Jember, tentu memiliki dampak terhadap sektor perhotelan dan restoran yang menjadi tempat singgah rombongan para peserta pemilu itu.
Dengan kehadiran para tokoh itu, tentu juga akan menikmati berbagai makanan dan kudapan khas Jember yang diproduksi oleh UMKM lokal, sehingga momentum pemilu juga menjadi berkah bagi para pelaku UMKM di Kota Pandalungan itu.
Perhelatan pesta demokrasi tersebut diyakini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jember dan menjadi daya ungkit untuk bangkitnya UMKM setelah COVID-19 karena angka pertumbuhan ekonomi di daerah trennya mengalami kenaikan.
Pertumbuhan ekonomi Jember pada tahun 2021 sebesar 4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 yang tercatat mencapai 4,53 persen, bahkan angka itu merupakan tertinggi di kawasan "Tapal Kuda" yang meliputi Kabupaten/Kota Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi.
Pemilu serentak 2024 diharapkan bisa berjalan dengan damai dan aman, sehingga bisa memiliki efek ganda terhadap stabilitas nasional dan sektor ekonomi karena sejatinya proses demokrasi bisa merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
