Surabaya (ANTARA) - Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melakukan percepatan pemberdayaan dan pembangunan kawasan desa di Indonesia.
"Mulai hari ini kampus harus berfikir untuk melahirkan kader penggerak desa, penggerak ekonomi desa, serta menyediakan waktu dan sumber daya," kata Sugito melalui keterangan tertulis, Kamis.
Dia menyebut, Pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan desa tak bisa dilepaskan dari peranan dunia kampus, dalam hal ini Unesa.
Kemendes PDTT mendorong Unesa membentuk laboratorium desa model berbasis tipologi sebagai langkah pendampingan untuk dijadikan role model dan replikasi, seperti tipologi desa dataran, pesisir, pegunungan yang merujuk pada karakteristik desa-desa di Jawa Timur maupun kawasan Indonesia Timur.
"Alhamdulillah saat ini Unesa telah berkomitmen dalam pemberdayaan desa," ujarnya.
Dia optimis kerjasama bisa menghadirkan dampak positif dengan munculnya kemandirian masyarakat desa.
"Mari bersama-sama untuk turun gunung, bergandengan tangan, berdiri sebaris, bekerjasama dalam memfasilitasi desa, menyelesaikan permasalahan yang menghambat kemandirian desa. Masa depan Indonesia ada di Desa," ujarnya.
Selain dengan kampus, Kemendes PDTT membangun kerjasama strategis bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan pihak swasta demi berjalannya akselerasi pemberdayaan dan pembangunan kawasan desa.
"Membantu akselerasi dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) Desa," ucap Sugito.
Sementara, Sugito menjelaskan sejak 2014 dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp468,9 triliun.
Pagu DD 2023 untuk 75.256 Desa se-Indonesia pada 2023 mencapai Rp72 triliun.
"Meski sempat menurun akibat COVID-19, pagu DD (Dana Desa) tahun ini sudah kembali meningkat. Peran DD dalam pemulihan ekonomi nasional terbukti sangat besar, mengingat 91 persen wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Desa dan 71 persen penduduk Indonesia berlokasi di pedesaan," katanya.
Dia menyatakan penggunaan dana desa sudah seharusnya berbasis data Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa.
"Artinya, efektifitas penggunaan DD yang berbasis data baik IDM maupun SDGs Desa harus jadi acuan dalam proses perencanaan ke depan," ujarnya.
Wakil Rektor I Unesa Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni Prof Dr Madlazim, M.Si menilai bahwa Indonesia tidak akan maju kalau desa-desanya belum maju.
"Mustinya, fokusnya adalah membangun desa terlebih dahulu," ucap dia.(*)
