Mudik, anggota DPRD Surabaya dorong pemkot tingkatkan intensitas patroli wilayah

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong pemerintah kota (pemkot) menggencarkan patroli tiga pilar untuk mengantisipasi tindak kriminal selama masa cuti bersama dan momen mudik Lebaran 2023.

"Tiga pilar mengintensifkan kembali patroli di wilayah-wilayah yang potensi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang tinggi," kata Toni di Surabaya, Selasa.

Menurutnya menjelang momen Lebaran, potensi tindak kriminal bisa saja mengalami peningkatan, baik dalam bentuk pembobolan rumah maupun pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Lebih lanjut, faktor terbesar munculnya tindak kriminal di tengah suasana mudik Lebaran didasari adanya tingkat kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Oleh karenanya, pelaksanaan patroli dari jajaran tiga pilar dimintanya untuk dimaksimalkan sebagai langkah pengamanan dari aksi kriminalitas.

"Jadi memang ketika tingkat kebutuhan masyarakat meningkat, itu memunculkan potensinya angka kriminalitas," ucapnya.

Peran tiga pilar, kata Toni, tak hanya melakukan patroli, namun menjalankan fungsi edukasi terkait detail mekanisme pengamanan bagi petugas sistem keamanan lingkungan (siskamling) di masing-masing permukiman penduduk.

"Makanya kampung-kampung menghidupkan pengawasan keamanan," ujar dia.

Di sisi lain, Toni menyarankan untuk memaksimalkan langkah pengawasan di setiap permukiman penduduk, khususnya perkampungan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disarankan mendistribusikan alat komunikasi berupa handy talky (HT) kepada petugas sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Nantinya, frekuensi HT yang dipegang oleh petugas siskamling dihubungkan langsung ke jaringan milik kepolisian.

"HT itu frekuensinya tersambung ke polsek setempat, sehingga ketika ada kejadian bisa langsung 'pagar ayu alam semesta'. Jadi seperti keamanan lingkungan masing-masing," ucapnya.

Sementara, masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran diminta melapor ke Ketua RT dan RW masing-masing. Langkah itu untuk memudahkan proses pendataan jumlah rumah yang ditinggal para penghuninya pulang kampung.

"Sehingga pengamanan lingkungan mengetahui mana rumah yang kosong dan mana ada penghuninya," katanya. (*)