Legislator Jatim dorong langkah antisipatif hadapi potensi gelombang PHK

Potensi terjadinya PHK cukup terbuka karena situasi global masih diliputi ketidakpastian. Hal ini tentu akan berdampak pada sektor industri.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mengingatkan pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global yang masih berfluktuasi.

“Potensi terjadinya PHK cukup terbuka karena situasi global masih diliputi ketidakpastian. Hal ini tentu akan berdampak pada sektor industri,” ujar Puguh di Surabaya, Sabtu.

Ia menilai ketidakpastian geopolitik dunia menjadi faktor utama yang berpotensi menekan kinerja sektor industri dalam negeri, termasuk di Jawa Timur yang memiliki basis industri cukup besar.

Menurut dia, gangguan rantai pasok bahan baku serta kenaikan harga sejumlah komoditas menjadi indikasi awal meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya memaksa perusahaan melakukan efisiensi.

“Ketika biaya produksi meningkat, perusahaan akan melakukan penyesuaian. Salah satu langkah yang kerap diambil adalah efisiensi tenaga kerja,” katanya.

Puguh menambahkan, Jawa Timur berpotensi terdampak signifikan apabila gelombang PHK benar-benar terjadi, mengingat jumlah tenaga kerja yang besar serta dominasi sektor industri di provinsi tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi belakangan ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang stabil, karena masih sangat dipengaruhi dinamika ekonomi global.

Selain itu, ia menyoroti kemungkinan kenaikan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), yang dapat menambah beban operasional industri dan memperbesar risiko pengurangan tenaga kerja.

Untuk itu, Puguh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama instansi terkait, khususnya dinas tenaga kerja, segera menyusun strategi mitigasi secara menyeluruh guna mengantisipasi dampak yang lebih luas.

Ia menegaskan, upaya antisipasi tersebut penting untuk menekan potensi dampak sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran hingga kerentanan ekonomi masyarakat.